Terdakwa Korupsi BPAD Sumut Diadili, Enam Orang Divonis Penjara, Satu Dibebaskan

Tujuh terdakwa yang tersangkut kasus korupsi kegiatan pengadaan buku di Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara

Terdakwa Korupsi BPAD Sumut Diadili, Enam Orang Divonis Penjara, Satu Dibebaskan
Tribun Medan/Chandra
Tujuh Terdakwa Korupsi BPAD Sumut saat Jalani Sidang Vonis di pengadilan Tipikor pada PN Medan, (12/4/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Tujuh terdakwa yang tersangkut kasus korupsi kegiatan pengadaan buku di Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun Anggaran 2014 menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (12/4/2018).

Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Kartika PN Medan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Ferry Sormin menjatuhkan vonis bebas terhadap William Josua Butar-butar selaku rekanan yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur CV Alpha Omega.

"Memutuskan terdakwa William Josua Butar-butar tidak terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primair dan subsidair. Dengan ini membebaskan terdakwa dan memulihkan kembali nama baik terdakwa," ucap Majelis Hakim yang diketuai oleh Ferry Sormin.

Vonis ini jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU Adlina menuntut William dengan pidana 2 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sementara itu, terdakwa lain yakni Hasangapan Tambunan (berkas terpisah) selaku Kepala BPAD Sumut divonis pidana 1 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Baca: Indonesia Marketeers Festival Kembali Digelar di Medan, Berikut Nama-nama Peraih Penghargaan

Majelis hakim menilai Hasangapan Tambunan terbukti melanggar pasal sesuai dengan dakwaan subsidair.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan Apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan," Ujar Majelis Hakim yang diketuai oleh Ferry Sormin di ruang sidang Kartika PN Medan.

Vonis ini juga lebih ringan dibanding tuntutan JPU yang awalnya pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Halaman
12
Penulis: Chandra Simarmata
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help