TribunMedan/

Gelar Rapat Bersama Pemko Medan, DPD RI Usulkan Revisi Status Tanah Sari Rejo

Pertemuan tersebut dilakukan di Ruang Rapat lantai 2 Pemko Medan membahas penyelesaian sengketa tanah Sari Rejo.

Gelar Rapat Bersama Pemko Medan, DPD RI Usulkan Revisi Status Tanah Sari Rejo
Tribun Medan/Mustaqim
Ketua BAP DPD RI, Usman Abdul Gafur (dua dari kiri), Wali Kota Medan Medan, Dzulmi Eldin (dua dari kanan) bersama anggota DPD RI asal Sumut, Parlindungan Purba (kiri) saat membahas status tanah Sari Rejo di Pemko Medan, Jumat (13/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Tim Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menjembatani pertemuan Warga Sari Rejo bersama TNI AU Soewondo, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut dan Medan serta Wali Kota Medan pada Jumat (13/4/2018).

Pertemuan tersebut dilakukan di Ruang Rapat lantai 2 Pemko Medan membahas penyelesaian sengketa tanah Sari Rejo.

Rapat itu membahas lahan yang telah dikuasai warga sejak 60 tahun itu tak kunjung disertifikasi oleh BPN.

Hingga akhirnya menghasilkan kesimpulan agar dibuat usulan revisi atas tanah Sari Rejo yang selama ini dinyatakan masuk dalam inventarisir kekayaan negara (IKN) nomor 50506001.

"Kita minta kepada Wali Kota Medan agar membuat surat usulan revisi atas tanah Sari Rejo. Setelah surat itu sampai ke DPD RI, kita akan mengundang Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Menteri Agraria, untuk menyelesaikan persoalan ini," kata Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar Usman.

Baca: WOW! Fans Artis Korea di Medan Sewa Videotron Mall untuk Ucapkan Ulang Tahun, Tonton Videonya

Menurutnya tidak ada masalah bila masyarakat memiliki sertifikat atas tanah di lahan seluar 260 hektar tersebut. Namun terlebih dahulu merivisi SIMAK 50506001 untuk kemudian BPN bisa menerbitkan sertifikat.

"Kita bukan menghapus, tapi merevisi. Aset yang tercatat di Kemenkeu itu diduduki masyarakat. Bukan menghapus, tapi merevisi," jelasnya.

Sementara anggota DPD RI, Parlindungan Purba menargetkan setelah surat usulan dari Wali Kota Medan mereka terima, maka sepekan kemudian tim akan mengundang para pihak terkait.  

Ia memastikan dalam waktu tiga bulan, tim sudah melaporkan progres penyelesaian masalah ini.

Baca: Wali Kota Medan Sayangkan Tindakan Siswa SMA yang Mencoret Fasilitas Umum dan Cagar Budaya

"Kita berharap ini bisa jadi kenyataan lah. Supaya bisa menjaga kondusivitas masyarakat," kata Parlindungan Purba.

Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin yang ditanya soal surat tersebut mengaku akan segera mengirimkan surat yang dimintakan oleh DPD tersebut.

"Secepatnya akan kita kirim," singkat Eldin usai rapat.(*)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help