Home »

Sumut

Anggota DPRD Sumut Masih Diperiksa KPK di Mako Brimob

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) memanggil 22 anggota DPRD Sumatera Utara terkait kasus bansos mantan Gubernur Sumut

Anggota DPRD Sumut Masih Diperiksa  KPK di Mako Brimob
22 anggota DPRD Sumut dan mantan anggota DPRD Sumut di periksa di Mako Brimob, Jalan Wahid Hasyim, Senin (16/4/2018). 

Laporan wartawan Tribun Medan / M Fadli

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Komisi pemberantasan korupsi (KPK) memanggil 22 anggota DPRD Sumatera Utara terkait kasus bansos mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Hingga berita ini diturunkan, beberapa anggota DPRD Sumut dan mantan anggota DPRD Sumut masih diperiksa di dalam gedung Mako Brimob, Jalan Wahid Hasyim, Medan, Senin (16/4/2018).

"Hari ini Penyidik KPK akan lakukan pemeriksaan terhadap 22 org saksi yang merupakan anggota DPRD Sumut untuk 38 tersangka.

Hal ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan terhadap sekitar 50 saksi sebelumnya," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, dikutip dari www.tribunnews.com

Pantauan Tribun Medan/www.tribun-medan.com di Mako Brimob, beberapa anggota DPRD Sumut usai diperiksa langsung naik ke mobil tanpa memberikan komentar.

Salah satunya Seketaris Partai Demokrat Sumut, Melizar Latief yang menggunakan baju batik berwarna hitam bercorak biru, menggunakan kerudung berwarna emas dan rok panjang berwarna hitam. Ia pun langsung naik ke mobil dengan kepala menunduk tanpa memberikan komentar kepada awak media.

Hingga kini, masih ada beberapa orang yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi penerimaan dana bansos.
Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan total 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka sejak 29 Maret 2018.

KPK menduga para anggota DPRD ini menerima suap sekitar Rp 300 sampai Rp 350 juta dari Gatot.

Uang tersebut diduga digelontorkan Gatot kepada anggota tersebut untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2014.

Selain itu, suap yang diberikan ini terkait dengan persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014.

Serta pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumut tahun anggaran 2014 dan 2015.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(cr3)

Penulis: Muhammad Fadli Taradifa
Editor: Silfa Humairah
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help