Ratusan Warga Minta Hak atas Tanah Eks HTI yang Dibagikan Kementerian Kehutanan

Pahala Sihombing dalam orasinya mendesak pihak kepolisian segera menangkap oknum panitia pembagi tanah eks HTI.

Ratusan Warga Minta Hak atas Tanah Eks HTI yang Dibagikan Kementerian Kehutanan
TRIBUN MEDAN/DEDY KURNIAWAN
Warga unjuk rasa meminta hak atas lahan Eks Hutan Tanaman Industri yang dipakai PT Sawit Jaya Sejahtera di Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Senin (16/4/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.COM, RAYA - Ratusan warga menggelar aksi demontrasi meminta hak tanah eks Hutan Tanaman Industri (HTI). Massa mendatangi lokasi lahan eks HTI yang dipakai PT Sawit Jaya Sejahtera di Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Senin (16/4/2018)

Koordinator aksi, Pahala Sihombing dalam orasinya mendesak pihak kepolisian segera menangkap oknum panitia pembagi tanah eks HTI yang dianggap memperkaya pribadi dan keluarganya. Massa juga meminta aparat hukum memeriksa mantan Pangulu Buntu Bayu Januar Sinaga yang menyalahgunakan jabatan.

"Panitia telah menjual Tanah Negara sebelum nama-nama masyarakat disahkan, panitia telah menggelapkan penjualan tanah 15 Ha dari seorang investor sebanyak Rp 480 juta. Kami mempertanyakan penggunaan APBD 2007 senilai Rp 726 juta yang mensertifikasi tanah seluas 340.70 Ha. Kami menyatakan penerbitan nama-nama sebanayak 200 KK adalah KKN karena tidak layak mendapatkan," kata Pahala Sihombing. 

Orator aksi, Askel Saragih menimpali tuntutan, mengatakan bahwa sejak 2006 nama-nama yang terbit untuk mendapat hak tanah tidak disetujui, karena terkesan KKN, dimana calon penerima dimintai Rp 5 juta syarat diberikan panitia. Warga keberatan dengan oknum panitia /mantan pangulu yang memberikan kepada warga yang telah meninggal 2006 telah menerima haknya, dan 2010 kembali diberikan.

"Kami yang terdaftar belum dapat hak kami. Sejak 2006 kami telah berjuang mendapatkan hak yang diberikan Kemehut RI dalam pelepasan tanah hutan. Januar sinaga selain pangulu juga sebagai peneliti nama-nama masyarakat yang berhak menerima dari NV STCC. Kami telah melapor ke Pilres Simalungun, Dprd Sumut. Sekda Prov Sumut telah meminta Bupati Simalungun meninjau kembali pendistribusian tanah," tukasnya. 

"Sekdes sebagai sekretaris panitia pembagian tidak bertanggungjawab dalam pendistribusian dan semenan-mena. Kami meminta Kepala PT Sawit Jaya Sejahtera memghentikan kegiatan di PKSnya karena belum jelas peruntukan tanahnya," pungkas Askel Saragih.

Massa dikawal ketat aparat kepolisian Polres Simalungun, Polsek Tanah Jawa, dan puluhan TNI dari Koramil. Pihak PT Sawit Jaya Sejahtera terlihat dibela pihak Sekdes dan Pangulu. Unjuk rasa mulai berangsur damai setelah petugas kepolisian melakukan upaya mediasi. (dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help