Pilgub Sumut

Ini yang Nantinya Dilakukan Djarot terhadap Gaji ASN yang Berprestasi dan yang Menyeleweng

Menurut Djarot penilaian kinerja pegawai negeri sipil harus menggunakan Key Performance Index (KPI).

Ini yang Nantinya Dilakukan Djarot terhadap Gaji ASN yang Berprestasi dan yang Menyeleweng
TRIBUN MEDAN/FATAH BAGINDA GORBY
Djarot bersama warga Pujakesuma Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang, Selasa (17/4). 

Laporan Wartawan Tribun-Medan, Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Aparatur Sipil Negara (ASN) turut menjadi perhatian utama Calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat.

Menurut Djarot penilaian kinerja pegawai negeri sipil harus menggunakan Key Performance Index (KPI).

"Penilaian kinerja dari orang per orang, kerjanya akan dimonitor dan dari situlah akan ditentukan gaji dan Tunjangan Kerja Daerah (TKD)," ujarnya, Selasa (17/4/2018).

Pernyataan tersebut disampaikan Djarot usai acara Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) di Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang.

Djarot menambahkan, skor yang berada di dalam KPI akan menentukan besar kecilnya pendapatan yang akan diterima.

"Kita akan menerapkan single salary, di mana gaji dan TKD digabungkan menjadi satu. Tidak ada tunjangan dan insentif lainnya. Dari TKD itulah insentif atas kinerja diterima, kalau gaji pokok kan sama," tambahnya.

Menurut Djarot ke depan juga akan diberlakukan reward beserta punishment bagi pegawai yang berprestasi maupun yang bolos bekerja ataupun korupsi.

"Bagi berprestasi kita bisa promosikan, bagi yang menyeleweng kita non aktifkan, jadi tidak ada lagi saat bekerja jalan-jalan ke pasar," katanya.

Sehingga menurut Djarot, kompetisi antar pegawai akan berjalan secara sehat, dan melancarkan mesin pemerintahan.

"Lebih baik gaji besar dan profesional daripada gaji kecil tetapi mencuri," tambahnya.

Djarot menceritakan, di masa lalu, ada sindiran melalui sebuah lelucon yang dilayangkan kepada para pegawai negeri sipil.

Lelucon tersebut diambil dari istilah untuk gaji para PNS, yaitu PGPS yang berarti pokok gaji pegawai negeri sipil.

Seiring berjalannya waktu akronim tersebut diplesetkan menjadi "pintar goblok pendapatan sama".

Bagi Djarot sistem yang akan dibangunnya di Pemprov Sumut nantinya diharapkan dapat tertular juga ke kabupaten dan kota. (cr7/tribun-medan.com)

Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved