Sekda Tegaskan Menyerahkan Kasus Narkotika Adik Wali Kota ke Penegak Hukum

Budi Utari Siregar menegaskan telah menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

Sekda Tegaskan Menyerahkan Kasus Narkotika Adik Wali Kota ke Penegak Hukum
Tribun Medan/Dedy Kurniawan
Adik Walikota Siantar Hefrianyah, Ariansyah (kiri) dan Z Hutagaol diamankan Satres Narkoba Polres Simalungun, Kamis (16/3/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.COM, SIANTAR - Ardiansyah (36), adik kandung Wali Kota Siantar, juga seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar terlibat penyalahgunaan narkotika. Sekretaris Daerah Pematangsiantar, Budi Utari Siregar menegaskan telah menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum saat diwawancarai usai pelantikan 80 pejabat eselon III dan IV di Balai Kota, Jumat (20/4/2018)

"Kita sudah serahkan sepenuhnya proses hukumnya," kata Budi Utari Siregar. 

Saat dicecar soal kebijakan tegas apa yang akan diberikan kepada PNS terlibat narkotika, Budi belum berani mengatakan soal sangksi tegas penurunan jabatan atau pemecatan. Budi menjelaskan bahwa Ardiansyah belum divonis di Pengadilan. 

"Belum vonis kan, kita tunggu aja lah ya. Nanti lah ya, belum ya," tukasnya. 

Budi juga mengakui belum ada rencana melakukan tes urine di jajaran Pemko Pematangsiantar. Meski diketahui, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011, maka tidak ada alasan bagi ASN atau pegawai dilingkungan pemerintahan untuk menghidari tes urin. Dan sebelumnya BNN dengan menggunakan anggaran sendiri sudah melakukan tes urine kepada sejumlah ASN.

"Kita lihat kemampuan keuangannya nanti, karena saya lihat tidak ada di APBD. Ada rencana akan dimasukkan," pungkasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota (BKD Pemko) Pematangsiantar, Zainal Siahaan, menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat melakukan penyalahgunaan narkotika akan mendapat sanksi, mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan dari ASN. Terkait Ardiansyah yang notabene adik walikota sanksi akan dilakukan tanpa pandang bulu.

"Semuanya sama, kita tunggu laporan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bersangkutan. Sejauh ini belum ada kita dapatkan laporan. Tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan pemecatan," ujarnya, Selasa (20/3/2018) silam. 

Ketika ditanya upaya untuk mencegah keterlibatan oknum ASN menyalahgunakan narkoba, Zainal Siahaan mengakui sifatnya hanya melakukan  kepegawaian. Sementara rencana melaksanakan tes urin kepada ASN belum bisa dipastikan bisa terlaksana tahun 2018 ini di seluruh OPD karena pelaksanaannya itu berada di Kesbangpol. 

Halaman
12
Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved