Home »

Sumut

Pesada Serukan Pilih Calon Kepala Daerah Peduli Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan

Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada) dan Konsorsium permampu menyerukan kepada seluruh calon kepala daerah agar memastikan masalah HKSR.

Pesada Serukan Pilih Calon Kepala Daerah Peduli Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan
IST
KELOMPOK Aktivis Perempuan Sumut mendorong calon kepala daerah agar memastikan masalah Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan masuk ke dalam agenda kepemimpinan secara konkrit di Pilkada 27 Juni 2018 mendatang. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada) dan Konsorsium permampu menyerukan kepada seluruh calon kepala daerah agar memastikan masalah Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan dan Kepemimpinan perempuan masuk ke dalam agenda kepemimpinan secara konkrit di Pilkada 27 Juni 2018 mendatang. Demikian disampaikan pesada dan Konsorsium Permampu dalam keterangan persnya yang diterima Tribun-Medan.com, Jumat (27/4/2018).

KnowMNet Manager Pesada dan Koordinator Konsorsium Permampu, Dina Lumbantobing mengatakan, berbagai temuan hasil penelitian delapan LSM Perempuan di tahun 2014 dan 2017 telah menunjukkan berbagai masalah HKSR, serta mendesaknya upaya khusus percepatan dan dukungan penuh untuk kepemimpinan perempuan.

Budaya yang membuat perempuan enggan bahkan takut memeriksakan kesehatan reproduksi (Test IVA, Pap Smear, SADARI, SADARNIS) sebagian besar diakibatkan oleh kurangnya kesadaran kritis perempuan atas kesehatan tubuhnya, serta kurang ramahnya lembaga layanan terhadap perempuan. Di beberapa tempat, upaya khusus yang dilakukan oleh para lembaga pendamping untuk mengatasinya, masih kurang bersinergy dengan kesiapan lembaga layanan. Kasus meninggalnya seorang Ibu di RSU Sidikalang akibat tidak adanya dokter spesialis yang bertugas saat malam kejadian (15 April 2018) adalah satu contoh yang merupakan fenomena gunung es, mengingat AKI di Sumut masih cukup tinggi yaitu sebanyak 194 kasus pada tahun 2017, sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sempat mencapai 240 kasus.

Baca: Pemilih Perempuan Lebih Banyak 500 Ribu

“Data penurunan AKI ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan target Goal 3 SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu 70/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030,” kata Dina.

Dina menjelaskan, hal ini ditambah dengan beban kerja perempuan khususnya para ibu (isteri) yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap gizi keluarga, membuatnya kurang memahami serta kurang mampu menyediakan makanan sehat dan sesuai dengan selera seluruh anggota keluarga. Selain itu, perempuan yang menjadi isteri maupun ibu, sebagian mengalami pernikahan di usia anak (<18 tahun), pernikahan dini (<20 tahun) dan mengalami berbagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Semua ini pada gilirannya membuat perempuan menjadi pihak yang disalahkan dan bertanggung jawab atas masalah gizi anak (stunting, malnutrisi, anemia, dll), bahkan atas perselingkuhan maupun poligami suami sebagaimana ditunjukkan oleh catatan kasus-kasus di Women Crisis Center Sinceritas-Pesada maupun di WCC lainnya di Sumatera. Dalam triwulan 1 tahun ini, kasus KDRT dan kekerasan seksual menempati angka tertinggi dari di delapan provinsi, dari 284 kasus yang langsung ditangani. Di Sumut sendiri tercatat 39 kasus KTP yang didominasi kekerasan seksual.

Baca: Perempuan Ini Harus Dioperasi, Karena Kebiasaan Tidur Berbantal Tangan, Kok Bisa?

Di tingkat pengambil keputusan, sebagai mana minimnya jumlah perempuan di kepemimpinan publik, juga sangat minim yang memahami isu ketimpangan hubungan perempuan dan laki-laki, khususnya antara isteri dan suami, maupun isu ketidaksetaraan gender lainnya. Hasil Pemilu 2014-2019 yang lalu mencatat bahwa jumlah perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara misalnya hanya 15 persen dari total 100 kursi dan sementara itu dari 34 kabupaten dan kota hanya satu yakni Kabupaten Labuhan Batu yang memenuhi kuota 30 persen, sedangkan selebihnya hanya di bawah 30 persen.

Seluruh isu ini, kata Dina dicatat oleh aktivis dan LSM Perempuan di Sumut maupun di Pulau Sumatera sebagai isu utama di tahun politik 2018 dan 2019 dan berupaya untuk membawanya sebagai kontrak politik dengan kandidat.

Untuk itulah, kata Dina, pihaknya mendorong seluruh calon kepala daerah membuka ruang komunikasi untuk dialog dengan para aktivis dan LSM perempuan sebelum Pilkada, 27 Juni 2018 berlangsung. Tujuannya, agar seluruh pemilih, khususnya pemilih perempuan melihat dengan kritis agenda politik para calon, dan memilih mereka yang mendukung agenda perubahan posisi perempuan untuk setara dengan laki-laki.

Baca: Istri Gus Dur Gembleng 400 Caleg Perempuan Partai Nasdem

“Kami juga memonitor seluruh proses menuju dan di hari H Pilkada untuk memastikan Pilkada bersih, bebas politik uang, intimidasi, isu Sara dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Catat dan adukan semua bentuk pelanggaran,” ajak Dina.(*)

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help