Tutup Jalan, DPRD Siap Panggil Kepala Kereta Api Indonesia

Anggota DPRD Deliserdang menyampaikan kritik atas sikap PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menutup akses jalan warga

Tutup Jalan, DPRD Siap Panggil Kepala Kereta Api Indonesia
Komisi A DPRD Deliserdang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas persoalan warga penutupan akses jalan yang dilakukan oleh PT KAI Rabu, (25/4/2018). 

TRIBUN-MEDAN.com, PAKAM - Anggota DPRD Deliserdang menyampaikan kritik atas sikap PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menutup akses jalan warga dari dua desa yang ada di Desa Pagar Jati Kecamatan Lubukpakam menuju Desa Sumberejo Kecamatan Pagar Merbau. Wakil Ketua Komisi A, Benhur Silitonga mengatakan, apa yang dilakukan oleh PT KAI sangat mengganggu masyarakat dua desa tersebut. Atas dasar itu Komisi A pun berencana untuk memanggil Kepala KAI Divre I Sumut.

"Minggu depan kita panggil mereka. Saya lahir di Desa Pagarjati. Seumur-umur sudah tau saya jalan yang dipalang PT KAI itu merupakan jalan. Tinggal belum diaspal aja itu jalan, pengerasan sudah. Masyarakat dan Kades akan kita undang bersama nanti. Kami Komisi A sangat tidak setuju dengan pemalangan jalan desa itu. Kalaupun ada alasan dari Kementerian Perhubungan atau darimanapun itu, mohon ditinjau terlebih dahulu," ujar Benhur Silitonga.

Baca: Lagi, Saaih Halilintar Diserbu Netizen Karena Unggahan Foto Tiduran di Kereta Api

Politisi Golkar ini mengaku sangat tidak sependapat atas pernyataan Humas PT KAI Divre I Sumut, Sapto Hartoyo di media massa yang menyebutkan alasan penutupan jalan dilakukan hanya atas dasar instruksi Kementerian Perhubungan. Dikatakannya, dalam keterangannya Sapto Hartoyo mengatakan setiap pintu perlintasan liar setiap daerah harus ditutup dan akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya dalam hal ini PT KAI juga harus mementingkan bagaimana kondisi masyarakat.

"Sekarang ini apa sebenarnya definisi pintu perlintasan liar. Kita tak mengerti artinya. Seakan-akan pintu liar bisa bergerak sana-sini, apa pintu bisa bergerak seperti siluman sehingga dibilang liar. Harus dipikirkan jugalah bagaimana nasib masyarakat kalau itu ditutup. Seperti sekarang inilah kondisinya sudah harus berputar masyarakat kalau mau melintas. Dilihat dulu plus minusnya dengan apa yang mereka kerjakan," kata Benhur.

Baca: Naik Kereta Api dan Bus, Inilah Panduan Transportasi Menuju Hutan Lord of The Rings Banyuwangi

Hal senada dikatakan Ketua Komisi D, Muhammad Darwis Batubara. Menurutnya apakah karena peraturan harus mengorbankan orang banyak. Darwis juga mengimbau PT KAI, agar menghilangkan rasa peraturan. 

"Utamakan kemanusiaan, tanya aja hati nurani PT KAI terkait persoalan itu, apakah lebih mengutamakan peraturan daripada kepentingan masyarakat?," kata Darwis.(*)

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help