Korupsi Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Mantan Kadinsosnakertrans "Diseret" ke Pengadilan

Aritonang bersama rekanan bernama Gompis Bonar diadili di pengadilan Tipikor karena tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

Korupsi Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Mantan Kadinsosnakertrans
TRIBUN MEDAN/CHANDRA
Mas Intan Aritonang dan rekanan bernama Gompis Bonar saat menjalani sidang dalam kasus dugaan korupsi di PN Medan. 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tapanuli Tengah, Mas Intan Aritonang bersama rekanan bernama Gompis Bonar diadili di pengadilan Tipikor karena tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

Keduanya didakwa dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2013.

Terkait kasus ini, Mas Intan Aritonang bersama rekanan bernama Gompis Bonar, menjalani sidang dakwaan yang digelar di ruang sidang Cakra 9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (3/5/2018).

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rali Dayan Pasaribu menyebutkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi.

Penandatanganan dokumen itu terkait dengan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar termasuk di dalamnya untuk belanja bahan material atau belanja bahan baku bangunan sebesar Rp 854.008.100.

"Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 465/781/Dinsosnakertrans/2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 yaitu atas nama terdakwa itu sendiri," terang JPU dihadapan majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo.

Bahwa proses penyediaan barang dan jasa pada pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2013 adalah dengan proses lelang dimana terdakwa Gompis selaku wakil Direktris CV. Mantap ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran senilai Rp 849.571.800.

Bahwa paket pengerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2013 adalah pengadaan Bahan Bangunan sebanyak 23 item untuk diserahkan melalui penyediaan (rekanan) melalui tahap pelelangan kepada masyarakat sebanyak 37 warga yang dianggap tidak mampu di Wilayah Tapanuli Tengah.

Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Gompis menyerahkan bantuan bahan bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hanya kepada 30 orang warga dari total 37 orang warga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Halaman
12
Penulis: Chandra Simarmata
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved