Mediasi Konflik Tanah, Tak Ada Titik Kesepakatan antara Masyarakat Adat, PT TPL Diberi Waktu 7 Hari

Dalam mediasi tersebut, tidak ditemukan titik kesepakatan antarkedua belah pihak baik dari PT TPL dan lima komunitas adat.

Mediasi Konflik Tanah, Tak Ada Titik Kesepakatan antara Masyarakat Adat, PT TPL Diberi Waktu 7 Hari
Tribun-Medan.com/Frangki Marbun
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Irmansyah Rachman (kanan) berjabat tangan dengan Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Delima Silalahi saat penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan perwakilan masyarakat adat di Sumut dengan PT TPL dan Kementerian LHK. Acara berlangsung di Hotel Santika Medan, Kamis (3/5/2018). 

"Kalau saling bersikeras, kita memiliki tidak titik terang. Dan dalam penghentian konflik ini, tidak boleh dulu menanam apa pun sampai adanya penetapan putusan hutan adat yang sah dan dengan SK (surat keterangan)," kata  Irmansyah Rachman.

Direktur PKTHA Irmansyah Rachman memberikan waktu tujuh hari kepada PT TPL untuk memutuskan mernandatangani kesepakatan tersebut, setelah melakukan konsultasi internal. 

Menurut Direktur KSPPM Parapat Delima Silalahi, "Masyarakat adat akan terus mendesak keluarnya Perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di masing-masing kabupaten."

Selain itu, kata Delima, "masyarakat akan terus menjaga wilayah adatnya supaya PT TPL tidak lagi melakukan operasional di areal tanah adat."  (cr14/tribun-medan.com)     

Penulis: Frengki Marbun
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved