Pemerintah Dorong Media Konkretkan Sosialisasi Nilai-nilai Pancasila dengan Gaya ‘Zaman Now’

TRIBUN-MEDAN.COM - Kantor Staf Kepresidenan melakukan pertemuan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Televisi Republik Indonesia di ruang kerja Kepala Staf Kepresidenan, Rabu (2/5/2018).

Dalam pertemuan itu memabahas tentang  nilai-nilai Pancasila agar dapat disosialisasikan dengan gaya-gaya kekinian, terutama untuk menjangkau anak muda di seluruh pelosok Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan dukungan sepenuhnya hal tersebut.

“Mari konkretkan kerjasama. Bersinergi lahirkan tayangan-tayangan positif untuk membumikan Pancasila,” kata Moeldoko.

Dalam pertemuan itu hadir Deputi Bidang Advokasi BPIP Hariyono, anggota dewan pengarah BPIP Sudhamek,  anggota tim penasihat BPIP Benny Susetyo, Direktur Utama TVRI Helmy Yahya, serta Staf Ahli Direktur Program dan Berita TVRI Akmal Yusmar.

Helmy Yahya memaparkan, TVRI sedang mendesain beberapa program yang mengemas nilai-nilai kebangsaan dengan bidikan utama ‘anak muda zaman now’.

“Kami siap meluncurkan sinetron ‘Keluarga Cemara’, komedia situasi ‘Keluarga Medsos’, reality show ‘Gue Pancasila’ dan jingle ‘Mars Pancasila. Diharapkan semua tayang pada tahun ini,” kata Helmy.

Helmy menegaskan, penggunaan TVRI sebagai media sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila sangat tepat.

“Sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki 372 pemancar di seluruh Indonesia, TVRI bisa menjangkau banyak blank spot yang tak bisa dijangkau televisi-televisi swasta. Reach kami bisa mencapai 200 juta pemirsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” kata Helmy.

Pertemuan antara Kantor Staf Presiden, BPIP, dan TVRI tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan serupa yang berlangsung di lokasi yang sama, 23 Februari lalu.

Saat itu, selain Moeldoko, Helmy Yahya, dan Benny Susetyo, hadir pula Menkominfo Rudiantara, Kepala BPIP Yudi Latif, Dirut LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat, Wakil Ketua KPI Sujarwanto Rahmat Arifin, serta Direktur Utama LPP RRI Mohammad Rohanudin.

“Perlu penambahan konten, bagaimana mencegah pertentangan-pertentangan yang terjadi seperti isu SARA yang harus dihindari,” kata Moeldoko saat itu.

Menurut Moeldoko, kementerian dan lembaga penyiaran milik negara, baik TVRI, Antara atau RRI perlu bersinergi optimal dalam hal merespons isu-isu yang sarat dengan Pancasila.(*)