Home »

Taput

Limbah B3 PT TPL Hanya Berjarak 30 Centimeter ke Permukiman, Dua Warga Desa Datangi Dinas LHK  

Demi menyampaikan aspirasinya, mereka bahkan rela berdesak-desakan. Sebagian warga, setia duduk di lantai dan mendengikuti rapat.

Limbah B3 PT TPL Hanya Berjarak 30 Centimeter ke Permukiman, Dua Warga Desa Datangi Dinas LHK  
Tribun Medan/Arjuna Bakkara
Warga dua desa mengikuti rapat mengenai lokasi pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT TPL yang menggangu kenyamana warga di Dinas Lingkungan Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Samosir di Balige pada Senin (7/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.COM, TOBASA-Perwakilan Warga dari Dua Desa di Tobasa mendatangi Dinas Lingkungan Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Samosir di Balige pada Senin (7/5/2018).  

Masyarakat Desa Tangga Batu I Dusun Lumban Manurung Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Tobasa menyampaikan langsung laporan mereka terkait kelu kesahnya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK) soal pengelolaan limbah perusahaan PT TPL yang meresahkan masyarakat. 

Demi menyampaikan aspirasinya, mereka bahkan rela berdesak-desakan. Sebagian warga, setia duduk di lantai dan mendengikuti rapat. 

Warga perwakilan dua Desa tak lagi merasakan kenyamanan. Baik secara kesehatan maupun psikologis. Apalagi pembangunan lokasi limbah ada yang hanya berjarak satu ukuran batu bata dari pemukiman.

 Burhan Marpaung, Waega Desa Tangga Batu I merupakan satu dari korban limbah. Bila warga yang lain masih ada yang berjarak 30 atau bahkan 10 meter, jarak rumah Burhan dengan limbah 30 senti meter saja. 

Katanya, perusahaan tidak memperhitungkan jarak dan lokasi penumpukan limbah. Bahkan mereka mengaku tidak satu pun yang dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan limbahnya. 

"Belum ada kesepakatan ke kami, tapi audah diisi. Jaraknya ke rumah kami hanya 30 senti meter atau seukuran batu bata saja," ujarnya pada pertemuan antara warga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

Sayangnya, aspirasi yang pernah dilayangkan sejak Agustus 2017 lalu kepada manajemen perusahaan tidak mendapat respon. Perusahaan malah menawarkan biaya kompensasi kepada warga sekitar. Warga juga menolak dan tidak satupun warga mau menerima dana kompensasi tersebut.

 Menurut warga, perusahaan dan warga sekitar sudah sering melakukan dialog tanpa ada kesepakatan. Warga berkeras menuntut agar lokasi landfillnya dipindahkan. Sebelumnya, satu lokasi di tempat berbeda di dalam perusahaan sudah penuh.  

Warga sekitar protes kepada perusahaan karena diduga akan mengakibatkan air bor yang digunakan setiap akan tercemar. Setiap harinya warga menggunakan air yang berasal dari sumur bor dan ada pula yang menggunakan Perusahaan Air Minum (PAM)  untuk kebutuhan sehari-hari.  

Hingga berita ini diturunkan, warga masih melakukan pertemuan dengan pihak kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan. Antara KLHK dan warga masih sedang berdialog.

(cr1/tribunmedan.com )
 

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Joseph W Ginting
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help