PT TPL Tidak Melibatkan Warga Sekitar Lokasi untuk Mendapatkan Ijin Amdal Lanfill

Masyarakat Lumban Manurung Desa Pangombusan mengatakan limbah PT TPL ada yang berjarak 30 Centimeter

PT TPL Tidak Melibatkan Warga Sekitar Lokasi untuk Mendapatkan Ijin Amdal Lanfill
Tribun Medan/Arjuna Bakkara
Pertemuan antar Warga yang diduga dengan korban Limbah B3 PT TPL bersama Manajemen PT TPL, Kemen LHK, DLH Tobasa dan Provinsi Sumut, Senin (7/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara
 

TRIBUN-MEDAN.COM, TOBASA-Terungkap pada pertemuan antara perwakilan Dua Desa Kecamatan Parmaksian Tobasa di Dinas Lingkungan Hidup, Selasa (8/5/2018) Konsultan tidak melibatkan warga yang benar-benar merasakan dampak dalam sosialisasi sebelum ijin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dikeluarkan. Warga yang terkena dampak limbah landfill perusahaan penghasil Pulp yakni, Warga Desa Tangga Batu I dan Desa Pangambusan yang berbatasan langsung dengan lokasi landfill tempat penyimpanan limbah padat B3.
 

Pernyataan itu terbongkar saat Kemen LHK memfasilitasi pertemuan Warga dengan PT TPL, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tobasa dan Provinsi Sumatera Utara. Diduga kuat, ketika sosialisasi konsultan hanya melibatkan warga desa Tangga Batu 1 yang berjarak 1 km dari lokasi landfill.
 

Amir Manurung, masyarakat Lumban Manurung Desa Pangombusan mengatakan limbah PT TPL begitu dekat dengan pemukiman masyarakat. Bahkan ada yang berjarak 30 Centi Meter, sehingga ijin operasinya harsu segera dihentikan.
 

Katanya, masalah tersebut bukan persoalan baru. Pada 2016, mereka juga telah menyurati hal itu kepada DLH Tobasa dan PT TPL. Namun, hingga saat ini mereka tidak diakomodir karenanya mengadu ke Kementrian yang turun ke Tobasa sampai beberapa hari ke depan.
 

Pada 24 November 2016, kepada manajemen PT TPL dan Dinas Lingkungan Hidup Tobasa Amir juga telah mempertanyakan dasar penerbitan ijin pembangunan lokasi limbah tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Tobasa bahkan tidak tidak melibatkan mereka dalam sosialisasi. Justru melibatkan masyarakat yang tidak berkaitan langsung dengan dampak limbah.
 

"Berarti masyarakat ini dijual semaunya. Dasar peberbitan ijin nuga tak tau dilakukan kepada masyarakat mana. Jadi permintaan saya kepada ibu dari Kementrian dan Dinas Lingkungan Hidp Provinsi, supaya Landfill itu dipindahkan dari situ,"ujar Amir.
 

Mendengar hal itu Rina Sondang, DLH Tobasa terdiam di tempat duduknya. Dia bahkan, mengatakan sampai saat ini dokumen AMDAL tersebut juga tidak ada di tangan DLH Tobasa.
 

Padahal, permohonan ijin lokasi tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2012. Namun, diakuinya pada akhirnya ijin lokasi mereka terbitkan tanpa ia jelaskan detail. Kemudian, secara teknis Pemberian ijin itu dia lemparkan ke DLHbl Provinsi Sumatera Utara.
 

Teknis Perijinan Amdal bagian Kasi Pengaduan DLH Provsu, Hasan. Namun, Hasan tidak dapat menjawab warga dengan lengkap. Hasan hanya menyebutkan tidak memiliki dokumen dan bukan wewenangnya untuk menjawab.
 

Halaman
12
Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Joseph W Ginting
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved