Oknum Camat Garoga dan Kades Dilaporkan Perkara Politik Praktis

Panwaslih Garoga, Vera Siregar mengatakan sudah menerima laporan JTP Frends berikut bukti pelanggaran di kantor Panwaslih Garoga.

Oknum Camat Garoga dan Kades Dilaporkan Perkara Politik Praktis
Tribun Medan/Arjuna Bakkara
Panwaslih Garoga terima laporan pelanggaran Pilkada dari Tim Pemenangan JTP Frends. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Arjuna Bakkara 

TRIBUN-MEDAN.com, TARUTUNG-Tim pemenangan paslon nomor urut 2 laporkan oknum (JS) Camat Garoga dan Kepala Desa Sibalanga (WL) ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kecamatan Garoga, Kamis (10/5/2018). Laporan dugaan ketidaknetralan ASN oknum JS dan oknum Kepala Desa WL diserahkan ke Panwaslih atas dasar dan fakta di lapangan dengan kedapatan melakukan rapat atau pertemuan antara Camat Garoga, Ketua PAN Taput, Ketua PAC PDI P Garoga dan tim pemenangan Paslon Nomor 1 di kantor kepala desa Sibalanga pada Minggu 6 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB di desa Sibalanga.

"Dugaan ketidaknetralan Camat dan Kepala Desa kita laporkan sebagai substansi pelanggaran. Kita harap laporan ini akan ditindaklanjuti Bawaslu dan KASN", terang Muntar Hutajulu di Garoga.
 

Ketua divisi pelanggaran Panwaslih Garoga, Vera Siregar membenarkan pihaknya sudah menerima laporan JTP Frends berikut bukti pelanggaran yang diserahkan tim JTP Frends di kantor Panwaslih Garoga.
 

Sementara tindak lanjut nota kesepahaman penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) tiga Paslon yang disepakati di hadapan KPU dan Panwaslih oleh jajaran tim pemenangan pada tanggal 7 Mei 2018 lalu sesuai keterangan warga Garoga tidak bermanfaat.
 

"Dari jumlah APK seperti pamflet di setiap rumah penduduk berjudul Taput Hebat sangat luar biasa. Ukuran serta desain sudah melanggar", terang P Pasaribu.
 

Amatan Tribun, di 13 desa Kecamatan Garoga didapati masifnya tebaran APK dan BK paslon yang tidak sesuai dengan PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang desain, ukuran dan jumlah. Koordinator Tim Pemenangan JTP Frends Kecamatan Garoga, Muntar Hutajulu, menyesalkan penundaan jadwal penertiban. Bahkan disebutnya salah satu bentuk pembodohan publik sebab kesepakatan yang secara tiba-tiba bisa dibatalkan dengan dalih yang tidak masuk akal.
 

"Kami sangat kecewa dengan keputusan mendadak oleh Panwaslih. Fakta penundaan penertiban APK yang melanggar sesuai PKPU secara tiba-tiba kami nilai bentuk pembodohan", terangnya.
 

Ketua Panwaslih Kecamatan Garoga, Damser Ritonga usai memimpin rapat dengan 3 tim pemenangan, mengatakan penundaan penertiban tersebut atas perintah pimpinan, dan akan segera ditertibkan menjaga kondusifitas pemilihan yang akan digelar pada 27 Juni ini.
 

"Penundaan ini di Garoga atas instruksi via WA kepada kami dari pimpinan dan sesuai kesepakatan kami dengan tim pemenangan akan segera lakukan penertiban", terangnya.
 

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Camat Garoga JS belum berhasil dikonfirmasi. Baik panggilan telepon ataupun pesan yang dikirim ke nomor telepon selularnya belum dijawabnya.

(cr1/tribunmedan. com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Joseph W Ginting
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help