Dirkrimsus Polda Sumut OTT Petugas Kantor Kesyahbadaran Pelabuhan Tanjung Balai

Petugas Kantor Kesyahbadaran menetapkan harga sekitar Rp 7 juta per kapal. Sementara untuk harga sahnya hanya Rp 350 ribu rupiah

Dirkrimsus Polda Sumut OTT Petugas Kantor Kesyahbadaran Pelabuhan Tanjung Balai
Tribun Medan / M Andimaz Kahfi
Dirkrimsus Polda Sumut OTT saat pemaparan Petugas Kantor Kesyahbadaran Pelabuhan Tanjung Balai yang terlibat OTT 

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut, berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap PNS Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, di Jalan Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Rabu (9/5/2018) lalu.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan didampingi Kasubdit III Tipikor AKBP Doni Sembiring, mengatakan kejadian bermula dari adanya laporan informasi yang masuk dari masyarakat, atas nama Koko Suwendi untuk melakukan pengurusan surat ukur dalam negeri sementara, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, Pas besar sementara dan Grosse akta, kapal ikan sangatlah mahal.

Petugas Kantor Kesyahbadaran menetapkan harga sekitar Rp 7 juta per kapal. Sementara untuk harga sahnya hanya Rp 350 ribu rupiah. Jadi sangat jauh harga yang dipatok dari ketentuan pemerintah.

"Berdasarkan informasi itu kita lakukan pengecekan ke TKP dan benar. Kita langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan," kata Dirkrimsus Toga Habinsaran di depan gedung Krimsus Polda Sumut, Jumat (11/5/2018).

Toga menjelaskan bahwa di TKP petugas mendapatkan uang sebesar Rp 14 juta rupiah. Karena tersangka Muhammad Arif alias (MA), PNS KSOP Tanjung Balai Asahan dan Juliansyah alias (J) Pelaksana harian Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai, baru saja mengurus kelengkapan surat sejumlah kapal.

Berdasarkan peraturan Pemerintah RI nomor 15 tanggal 25 Mei 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak bahwa tarif yang berlaku pada Kementerian Perhubungan untuk Surat Ukur Dalam negeri sementara GT 7 sampai dengan 35 Rp. 100 ribu untuk Pas Besar Sementara GT 7 sampai dengan 100 Rp. 150.000. Untuk setifikat Kelaikan dan pengawakan kapal penangkap Ikan GT 7 samlai dengan GT 35 Rp. 75.000.- dan untuk Grosse Akta GT 7 sampai dengan GT 100 Rp. 250 ribu rupiah.

Dalam hal ini adanya di temukan perbuatan melawan hukum pungutan Liar atau pemerasan dengan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang di bayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan atau menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut di duga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasan atau kewenangan.

"Dari TKP kita amankan sejumlah dokumen pengurusan dan beberapa staf termasuk pelaksana harian Kantor Kesyahbadaran. Serta uang Rp 14 juta, permohonan kapal baru inisial K, surat ukur, sertifikat kelayakan dan kapal pengawakan kapal penangkap ikan dan lembar pas besar sementara kapal," ungkap Toga.

"Tersangka akan kita jerat UU Korupsi nomor 20 tahun 2001, pasal 12 huruf e dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara," pungkas Toga.

(cr9/tribun-medan.com).

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help