Dugaan Pencabulan, Komisioner Panwaslih Siantar Sebut Pengadu Tak Punya Bukti

Elfin mengatakan, pemberitaan yang menyebutkan dirinya melakukan pelecehan seksual oleh pengadu, CBP tidaklah benar

Dugaan Pencabulan, Komisioner Panwaslih Siantar Sebut Pengadu Tak Punya Bukti
tribun medan/dedy kurniawan
Ketua Panwaslih Siantar Junita Lila Sinaga 

TRIBUN MEDAN.com, MEDAN – Komisioner Panwaslih Pematangsiantar, Elfin Eduard Pasaribu dan Junita Lila Sinaga mengirimkan hak jawabnya atas pemberitaan yang terbit di Tribun-Medan.com edisi Hari Rabu, tanggal 1 Mei Tahun 2018 dengan judul berita: Ketua Panwas Siantar Dilaporkan Tentang Pemotongan Gaji dan Pelecehan Seksual.

Dalam hak jawabnya yang diterima Tribun, Sabtu (12/5/2018),  Elfin mengatakan, pemberitaan yang menyebutkan dirinya melakukan pelecehan seksual oleh pengadu, CBP tidaklah benar. Hal ini dikarenakan karena belum ada putusan DKPP terkait pengaduan itu. Dikatakannya, terkait berita tentang pelecehan seksual yang ditujukan kepada dirinya tidak benar sama sekali dan bohong. Bahkan pada saat di persidangan DKPP dirinya telah membantah seluruh pengaduan yang ditujukan kepada dirinya dan pengadu (CBP) tidak memiliki bukti-bukti hukum di persidangan atas pengaduan itu.

Baca: Ketua Panwas Siantar Dilaporkan Tentang Pemotongan Gaji dan Pelecehan Seksual

“Bahwa apa yang disampaikan pengadu adalah fitnah bagi saya dan telah mencemarkan nama baik saya. Pengaduan yang disampaikan pengadu adalah karena motif sakit hati ataupun dendam yang ditujukan kepada dua komisioner terkait diberhentikannya si pengadu sebagai staf di Panwaslih kota Pematangsiantar,” katanya.

Terkait pemecatanan CBP, kata Elfin didasari karena pengadu terbukti melakukan perselingkuhan dengan salah seorang staf yang sudah beristri. Pemecatan ini juga karena laporan si istri staff tersebut kepada Panwaslih dengan bukti-bukti screen shot WA tentang adanya komunikasi hubungan perselingkuhan. Bahkan CBP yang berstatus belum pernah menikah disebut sebagai pelakor berani mengancam istri staf tersebut. Hal ini juga dibuktikan dengan bukti percakapan WA antara pengadu dengan istri staf tersebut.

Sementara itu, terkait dugaan pemotongan gaji staff untuk membayar gaji  sopir pribadi Ketua Panwaslih Kota pematangsiantar, Junita mengatakan, hal tersebut tidak benar dan mengada-ada karena CBP sebagai pengadu tidak dapat memperlihatkan bukti–bukti yang berdasarkan hukum. Dikatakan Junita, sopir yang disebutkan  tidak pernah terdaftar di sekretatiat Panwaslih dan tidak pernah menerima gaji dari Panwaslih Kota Pematangsiantar. “Bahwa sopir menerima gaji setiap awal bulan sedangkan staf menerima gaji pertengahan bulan atau akhir bulan. Hal ini telah kita buktikan di persidangan,” kata Junita.

Junita dan Elfin mengatakan, ada beberapa kejanggalan dalam pengaduan tersebut. Dari pengaduan, tidak satupun perbuatan yang dilaporkan tersebut dilakukan oleh perseorangan, melainkan institusi yaitu Panwaslih Kota Pematangsiantar. Namun yang menjadi pertanyaan mengapa teradu hanya dua anggota Panwaslih Kota Pematangsiantar saja, yaitu Junita Lila Sinaga dan Elfin Eduard Pasaribu.

“Bahwa perlu diketahui bersama Panwaslih Kota Pematangsiantar sebagai institusi yang menganut azas kolektif kolegial di mana dalam membuat suatu keputusan harus didasari adanya rapat pleno yang dibuktikan dengan berita acara pleno. Bahwa pengadu seharusnya membuat pengaduan itu kepada tiga orang anggota Panwaslih Kota Pematangsiantar. Di sini kami menyimpulkan adanya praduga bahwa si pengadu telah ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” kata Junita.(*)

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help