Diundang Rapat Oleh Kapolda Sumut, Warga Motung Kompak Pertahankan Tanah Leluhurnya

Hal itu terungkap saat Warga Motung (Raja Bius Motung 4 Marga) menghadiri undangan Kapolda Sumatera Utara.

Diundang Rapat Oleh Kapolda Sumut, Warga Motung Kompak Pertahankan Tanah Leluhurnya
Tribun Medan/Arjuna Bakkara
Warga Motung (Raja Bius Motung 4 Marga) menghadiri undangan Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw terkait lahan BODT. 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara

 

TRIBUN-MEDAN.COM, TOBASA - Terindikasi sebagian lahan pengembangan Badan Pariwisata Otorita Danau Toba (BPODT) yang berada di Desa Motung masih sengketa.

Hal itu terungkap saat Warga Motung (Raja Bius Motung 4 Marga)  menghadiri undangan Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw terkait lahan BODT di Mapoldasu, Jumat (25/5/2018) lalu.
 

Warga Motung hadir melalui surat undangan Polres Toba Samosir Nomor  B/09/V/2018/IK tanggal 24 Mei 2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa Motung agar Warga Motung dapat hadir di Mabes Polda Sumatera Utara 25 Mei 2018 dengan perihal Pelaksanaan Sosialisasi Permasalahan Tanah antar masyarakat Desa Motung dengan Badan Otorita Danau Toba. Dengan adanya undangan tersebut,  melalui Kepala Desa Motung beberapa orang warga Motung atas nama Raja Bius Motung 4 Marga  turut hadir didampingi Kapolres Toba Samosir AKBP Elvianus Laoli beserta jajarannya.
 

Pertemuan Warga Motung dengan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw berlangsung disalah satu ruangan di Mabes Poldasu. Kapoldasu bersama jajarannya menerima masyarakat Motung di kantornya sekitar pukul 15.20 WIB hingga pukul 16.40 WIB.
 

Dalam pertemuan tersebut Kapoldasu Irjen Paulus Waterpauw membuka pertemuan tersebut dengan salam "Horas".

Selanjutnya membahas tentang laporan-laporan yang diterimanya terkait lahan BODT di Desa Motung yang mana telah beberapa kali dilakukan sosialisasi.
 

Dalam pertemuan tersebut, pada dasarnya Masyarakat Motung (Raja Bius Motung 4 Marga) tidak menolak atau menghalangi pembangunan dan pemagaran kawat duri yang mereka kerjakan beberapa bulan yang lalu merupakan pertanda batas. Terkait lahan milik bersama Raja Bius Motung 4 marga yang dimaksud yang telah dipetakan Warga Motung pada September 2017 lalu seluas +/- 300 Ha berada dalam kawasan hutan lindung pada SK. 579/Menhut-II/2014 tetap ditolak oleh Raja Bius Motung karena tidak pernah mereka ijinkan untuk dijadikan Hutan Lindung (Milik Negara).
 

Kemudian, terbitnya SK. 92/Menlhk/Setjen/PLA.2/2018 dimana seluas +/-121,5 ha ulayat Raja Bius Motung telah dialih fungsikan menjadi hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi. Dalam hal ini Raja Bius Motung 4 marga menolak pemberian secara sepihak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada BPODT.
 

Halaman
12
Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help