Tugas Lebih Berat, Heran Ketua BPIP Yudi Latif Lebih Kecil dari Pembina Megawati

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mempertanyakan logika pemerintah dalam menetapkan besaran hak keuangan

Tugas Lebih Berat, Heran Ketua BPIP Yudi Latif Lebih Kecil dari Pembina Megawati
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/2/2018) malam.(Istimewa) 

TRIBUN-MEDAN.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mempertanyakan logika pemerintah dalam menetapkan besaran hak keuangan bagi pimpinan Badan Pembina Ideologi Pancasila ( BPIP).

Fadli heran mengapa gaji dan tunjangan Kepala BPIP Yudi Latif justru lebih kecil daripada jajaran dewan pengarah yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.

Padahal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, Yudi bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

Sementara, jajaran dewan pengarah hanya bertugas memberikan arahan kepada pelaksana.

"Nah, struktur gaji di BPIP ini menurut saya aneh. Bagaimana bisa gaji ketua dewan pengarahnya lebih besar dari gaji kepala badannya sendiri? Dari mana modelnya?" kata Fadli dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (28/5/2018).

Menurut Fadli, di lembaga manapun, baik di pemerintahan maupun swasta, gaji direksi atau eksekutif pasti selalu lebih besar daripada gaji komisaris, meskipun komisaris adalah wakil pemegang saham. 

Sebab, beban kerja terbesar memang adanya di direksi atau eksekutif.

Dewan pengarah di BPIP, kata Fadli, seharusnya lebih berupa anggota kehormatan, atau orang-orang yang dipinjam wibawanya saja. Jadi, mereka seharusnya tak punya fungsi eksekutif sama sekali.

"Aneh sekali jika mereka kemudian digaji lebih besar daripada pejabat eksekutif BPIP. Lebih aneh lagi jika mereka semua tidak memberikan penolakan atas struktur gaji yang aneh ini," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Hak keuangan pimpinan BPIP ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Jokowi pada 23 Mei lalu. Dengan Perpres itu, maka Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 112.548.000 per bulan.

Halaman
12
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved