Menyasar THR, Ferdinand Hutahaean Sebut Penuh Kepentingan Politis, Soroti Keganjilan di Poin 7

Ferdinand mengungkapkan saat ia menerima surat pemberitahuan dari Kemendagri, ia melihat ada kenjanggalan di poin 7.

Menyasar THR, Ferdinand Hutahaean Sebut Penuh Kepentingan Politis, Soroti Keganjilan di Poin 7
Capture/Youtube
Ferdinand Hutahaean. (Capture/Youtube) 

TRIBUN-MEDAN.com - Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean menulis kritikannya soal pemberian THR yang diambilkan dari dana APBD.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun @LawanPoLitikJKW yang diunggah pada Sabtu (2/6/2018).

Menurut Ferdinand merubah APBN atau APBD tanpa persetujuan dari DPR atau DPRD adalah bentuk pelanggaran serius.

Hal itu, Ferdinand Hutahaean ungkapkan saat ia menerima surat pemberitahuan dari Kemendagri, ia melihat ada kenjanggalan di poin 7.

Setelah itu, Ferdinand menyebut bahwa pemberian THR dengan mengubah APBD tanpa sepengetauan DPR ataupun DPR RI merupakan pelanggaran yang serius.

Baca: Rupawannya Gayanti Hutami, Putri Tommy Soeharto saat Perayaan Wisuda SMA Digelar

Baca: Udar Fakta Rosalia Siahaan yang Dibunuh di Tempat Ibadah, Temuan Sperma hingga Sosok Terduga Pelaku

Baca: Foto Super Romantis Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara Beredar, Benarkah Adakan Prewedding?

Baca: Kenakan Gaun saat Acara Prom, Kecantikan Putri Titi DJ bak Boneka Barbie

Baca: Tim Pegasus dan Unit Sabhara Gelar Razia Dini Hari, Puluhan Sepeda Motor Pengendara Diamankan

Baca: Chelsea Islan Ulang Tahun, Daffa Wardhana Bikin Video Romantis yang Buat Baper

Inilah cuitan Ferdinand selengkapnya:

"Merubah APBN atau APBD tanpa persetujuan dari DPR atau DPRD adalah bentuk pelanggaran serius.

@Kemendagri_RI sedang mengajari Pemda utk melanggar aturan dan mengabaikan existensi Legislatif sbg bagian Trias Politica dan sbg pengawas yg diatur dlm UU.

Poin 7 ini pelanggaran,

Dgn terbitnya Surat Mendagri No. 903/3387/SJ tgl 30 Mei 2018 perihal Pemberian THR, maka terbukti sdh bahwa THR ini SAMA SEKALI TIDAK TERENCANA, MENDADAK DAN MENJADI SARAT KEPENTINGAN POLITIS.

Terlebih surat tersebut menyuruh Kpl Daerah merubah APBD tanpa persetujuan DPRD

Halaman
1234
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help