Tanah Adat Dikuasai Swasta, Lamtoras Minta Pemkab Bikin Perda yang Mengatur Hal Ini!

Judin Ambarita mengungkapkan sejak tahun 1998, pihaknya telah memohon agar tanah adat warisan Ompu Mamontang Laut Ambarita dikembalikan kepada warga.

Tanah Adat Dikuasai Swasta, Lamtoras Minta Pemkab Bikin Perda yang Mengatur Hal Ini!
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Panitia Pengembalian Tanah Adat Warisan Ompu Mamontang Laut Ambarita, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tanoh Batak, dan BAKUMSU diterima oleh Asisten I Pemkab Simalungun, Marolop Silalahi di ruang Sekretaris Daerah Pemkab Simalungun, Senin (4/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pengurus Lamtoras dan Panitia Pengembalian Tanah Adat Warisan Ompu Mamontang Laut Ambarita didampingi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tanoh Batak, dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) diterima oleh Asisten I Pemkab Simalungun, Marolop Silalahi.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Sekretaris Daerah (Sekda), Lamtoras  memohon kepada Pemkab Simalungun untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang tanah adat.

Ketua Lamtoras, Judin Ambarita mengungkapkan sejak tahun 1998, pihaknya telah memohon agar tanah adat warisan Ompu Mamontang Laut Ambarita seluas 1.900-an hektare lebih agar dapat dikembalikan ke masyarakat adat.

Baca: Lihat Peta Enclave Sihaporas 1916 Zaman Belanda, Lamtoras Semangat Pejuangkan Tanah Luluhur

Baca: Belanda Caplok Tanah Adat Sihaporas dari Generasi Ke-5 Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita 

Baca: Begini Silsilah Ompu Mamontang Laut, Pemilik Asli Tanah Sihaporas Sebelum Indonesia Merdeka

Apalagi, masyarakat kesulitan dalam menjalani aktivitas adat, karena tanah tersebut telah dikuasai Toba Pulp Lestari (TPL). Diketahui, tanah adat seluas 1.948 hektar lebih itu menyimpan situs peninggalan dari Ompu Laut Ambarita.

"Kami memohon supaya Pemkab Simalungun mengeluarkan Perda. Bahwa kami warga Sihaporas Ambarita punya tanah adat. Kami memohon dengan rendah hati segera diterbitkan Perda tentang tanah adat," ujar Judin dengan nada rendah di hadapan Camat Pematangsidamanik, Jani Frida Damanik.

Baru-baru ini, warga mayasarakat adat Sihaporas membuat peta dan mengukur luas wilayah tanah adat Sihaporas. Semula, perkiraan ksar sekitar 1.500 hektar. Namun setelah diukur menggunakan alat, ternyata luasnya hampir 2.000 hektare, tepatnya 1.948,40 hektar.

Ketua Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas Judin Ambarita (kanan) bersama Ketua Umum Panitia Pengembalian Tanah Adat Warisan Ompu Mamontang Laut  Ambarita  Edy Harianto Ambarita ST didampingi tetua adat Hotben Ambarita dan Esna Sidauruk (istrinya), menyematkan ulos kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, di ruang VIP Bandara KualaNamu, Deliserdang, Sumut, Minggu (22/4/2018).
Ketua Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas Judin Ambarita (kanan) bersama Ketua Umum Panitia Pengembalian Tanah Adat Warisan Ompu Mamontang Laut Ambarita Edy Harianto Ambarita ST didampingi tetua adat Hotben Ambarita dan Esna Sidauruk (istrinya), menyematkan ulos kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, di ruang VIP Bandara KualaNamu, Deliserdang, Sumut, Minggu (22/4/2018). (Tribun-Medan.com/Indra Sipahutar)

 

Baca: Warga Berharap Lahan Seluas 1.500 Ha di Sekitar Danau Toba di Jadikan Hutan Adat

Penerbitan Perda tersebut, kata Judin dapat mempermudah mendapatkan kembali tanah yang berada di wilayah Kecamatan Pematangsidamanik. 

Sementara, Wakil Ketua Lamtoras Mangitua Ambarita menjelaskan pada generasi ke lima keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita meminjaman tanah tersebut kepada penjajah Belanda.

Halaman
123
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help