DPRD Medan Siapkan Aturan Pemanggilan Paksa Terhadap OPD

DPRD Kota Medan menyiapkan aturan mengenai pemanggilan paksa terhadap Kepala Organisasi Perangkat Daerah

DPRD Medan Siapkan Aturan Pemanggilan Paksa Terhadap OPD
Rapat paripurna di Gedung DRPD Medan, Senin (4/6/2018). Anggota dewan menyiapkan aturan pemanggilan paksa melibatkan kepolisian kepada OPD yang abaikan panggilan. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - DPRD Kota Medan menyiapkan aturan mengenai pemanggilan paksa terhadap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemanggilan ini melibatkan aparat kepolisian jika yang bersangkutan mengabaikan undangan atau pemanggilan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Aturan ini tertuang dalam pasal 17 ayat 3 Perda Tatib DPRD Medan Nomor 171 tahun 2015 yang menyebutkan dalam hal pejabat pemerintah daerah, Badan Hukum atau warga yang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut (tiga kali) tidak memenuhi panggilan sebagaimana pada ayat (2), DPRD Medan dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus Tata Tertib DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis dalam Rapat Internal DPRD di Gedung DRPD Medan, Senin (4/6/2018). Rapat internal ini juga menyampaikan laporan panitia khusus, penyampaian pendapat-pendapat fraksi DPRD Medan dan pengambilan keputusan terhadap revisi peraturan daerah tentang tata tertib DPRD Medan.

Baca: Urai 7 Fakta Mayat dalam Kardus, Rika yang Tertutup hingga Tubuh yang Dibunuh secara Keji

Baca: 7 Keluarga yang Paling Unik dan Aneh yang Ada di Dunia, Ada yang Sekeluarga Jalannya Merangkak

Baca: Via Vallen Balas Pelecehan Verbal dalam Bahasa Inggris, Netizen Pro dan Kontra Menyasar Grammar

Baca: Perempuan Ini Foto Pria Tampan Diam-diam, Sungguh Tak Disangka Dia Mendapatkan Balasan Begini

Baca: Mahfud MD Respons soal Seorang Perempuan Salat di Gereja, BJ Habibie Melakukannya ketika di Jerman

Baca: Pria Ini Kaget Temukan Tengkorak di Kebunnya namun Reaksi Istri Malah Bikin Merinding

Selain itu, dijelaskan pula adanya perubahan atau pergantian nama komisi-komisi DPRD Medan dari huruf menjadi angka, yakni semula komisi A, B, C dan D menjadi komisi 1,2,3 dan 4.

"Memasukkan klausul pemanggilan paksa ODP dalam Revisi Tatib DPRD Medan ini karena selama ini para kepala SKPD sering tidak hadir ketika diundang dewan," ujar Godfried Effendi.

Menurutnya, ketidakhadiran para kepala SKPD akan menyulitkam komisi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Ia menyebutkan, faktanya dalam lima tahun ini, banyak kepala SKPD tidak datang dan hanya melimpahkan ke kabid atau kasi.

Dikatakannya, tindakan tersebut bertujuan untuk penguatan kelembagaan dan mendorong kemitraan. Hal ini semata-mata agar tata kelola pemerintahan semakin baik karena dewan mempunyai fungsi pengawasan yang mencakup masalah pendapatan, belanja daerah serta pelaksanaan pemerintahan.

"Fungsi pengawasan inilah yang selama ini dalam praktiknya, kerap terkendala karena ketidakhadiran para kepala OPD," lanjutnya.

Godfried juga menegaskan, jika anggota dewan memiliki kewenangan pemanggilan paksa, dampak positifnya persoalan masyarakat yang dibahas di tingkat komisi bisa cepat terselesaikan.

"Untuk memecahkan masalah membutuhkan orang yang mempunyai kapasitas," katanya.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli, sembilan fraksi di DPRD Medan menyatakan menerima dan menyetujui Revisi Perda Tatib DPRD Medan tersebut.

Penulis: Liska Rahayu
Editor: Silfa Humairah
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help