Protes Aktivitas Tambang Dolok Sipalakki, Warga Desa Sait Nihuta Pilih Tidur di Lokasi 

Masyarakat menuntut pemerintah Humbahas agar segera menetapkan tapal batas kepemilikan penguasaan tanah di empat dusun Desa Sait Nihuta.

Protes Aktivitas Tambang Dolok Sipalakki, Warga Desa Sait Nihuta Pilih Tidur di Lokasi 
Tribun Medan/ Arjuna Bakkara
Masyarakat Desa Sait Nihuta Kecamatan Dolok Sanggul Humbahas demo hentikan aktivitas tambang di Dolok Sipalakki, Kamis (7/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.com, HUMBAHAS-Selama dua hari berturut-turut Masyarakat Dusun Peabolak dan Dusun Lumban Sonang Desa Saitnihuta Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan bertahan lakukan aksi protes atas penambangan batu di Dolok Sipalakki.

Menurut Warga, penambang batu diduga hanya mengantongi izin "abal-abal" dengan alasan sudah menyalahi titik koordinat sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/Penguasaan Tanah Nomor 140/19/SKPT/VI/2016 oleh kepala desa Saitnihuta.
 

"Perjuangan kami sudah hampir satu tahun. Sesuai surat kesepakatan Forkofimda Humbahas akan membekukan izin Koperasi penambang yang kami nilai sudah menyalahi titik koordinat sesuai SKPT yang dikeluarkan kepala desa Saitnihuta", terang Soritua Simamora di lokasi dolok Sipalakki, Rabu (7/6/2018).
 

Kata Soritua Simamora, tanah lokasi penambangan oleh Koperasi Serba Usaha "Pangalengge Siopat Ama" milik masyarakat dua Dusun Peabolak dan Dusun Lumban Sonang dan untuk mengatasi kemelut, masyarakat menuntut pemerintah Humbahas agar segera menetapkan tapal batas kepemilikan penguasaan tanah di empat dusun Desa Sait Nihuta.
 

"Bahkan pada tanggal 17 Mei 2018 sudah turun kelokasi bersama Forkofimda menyatakan mulai hari ini aktifitas dibekukan di dolok Sipalakki sampai ada titik terang perdamaian di antara yang bertikai dan disusul surat kesepakatan oleh Forkofimda kepada kita", ujar Soritua  dihadapan pendemo.
 

Mereka akan bertahan dilokasi sampai ditanggapi oleh pemerintah Humbahas karena tanah lokasi penambangan adalah milik masyarakat dua dusun.
 

Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor SE, setelah berulangkali dihubungi via telepon seluler juga konfirmasi sms belum berhasil memberikan keterangan.
 

Kadis perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan, Drs Rudolf Manalu saat dihubungi wartawan, mengatakan, akan menyelesaikan masalah tersebut secepatnya, karena masih tahap rapat pembahasan saat berlangsungnya aksi demo.
 

"Saat ini kami masih rapat di kantor Bupati tentang hal tersebut. Hasilnya besok akan ada keputusan yang lebih tegas dari Pemkab terkait dengan permasalahan tersebut, thks ya", jawab Rudolf.

(cr1/tribunmedan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Joseph W Ginting
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved