Home »

Sumut

Pilgub Sumut

Permasalahan e-KTP Djarot, Berikut Kata Mendagri

Polemik persoalan e-KTP Medan milik Cagub Sumut Djarot Saiful Hidayat terus bergulir. Kini, Mendagri Tjahjo

Permasalahan e-KTP Djarot, Berikut Kata Mendagri
TRIBUN MEDAN/FATAH BAGINDA GORBY
Cagub Sumut, Djarot Saiful Hidayat menunjukkan e-KTP domisili Kota Medan miliknya. 

Laporan Wartawan Tribun-Medan, Fatah Baginda Gorby

 TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Polemik persoalan e-KTP Medan milik Cagub Sumut Djarot Saiful Hidayat terus bergulir. Kini, Mendagri Tjahjo Kumolo ikut memberikan komentar seputar penerbitan e-KTP tersebut.

 "Hasil penelusuran kami terhadap history data yang bersangkutan (Djarot-red) dalam database kependudukan menunjukkan bahwa e-KTP Bapak Djarot Saiful Hidayat adalah e-KTP asli atau sah, yang diterbitkan melalui prosedur yang benar," kata Tjahjo kepada wartawan, Minggu (10/6/2018).

Tjahjo lalu menjelaskan soal penerbitan e-KTP untuk Djarot, termasuk waktu pengajuan dan prosesnya.

"Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi pelaksana, sebagaimana diamanatkan UU 24 Tahun 2013. Dasar penerbitan adalah SKPWNI/3174/01062018/0001 tanggal 1 Juni 2018 dari daerah asal Kota Administrasi Jakarta Selatan ke daerah tujuan Kota Medan," papar Tjahjo.

Menurut Tjhajo, data dan e-KTP yang bersangkutan di-update pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 pukul 10:48:39 AM oleh pemegang username nomor: 1271budi.

Isu miring soal penerbitan e-KTP Djarot juga diiringi dengan pernyataan pejabat daerah setempat soal prosedur penerbitan e-KTP. Pejabat itu merasa tak pernah menerima pengajuan e-KTP dari Djarot. Tjahjo juga menanggapi si pejabat.

"Pernyataan saudara M Agha Novrian, Camat Medan Polonia, yang menyatakan bahwa Djarot harus membawa surat pindah dari asalnya ke kelurahan. Setelah itu dari kelurahan diteruskan ke camat setelah ada rekomendasi dari kecamatan baru kita rekomendasi ke Disdukcapil,' tidak tepat," katanya.

Menurut Tjahjo, pejabat bersangkutan tidak memahami perkembangan pelayanan Dukcapil yang tak lagi mengharuskan pengantar RT/RW, lurah/kades, dan camat dalam pengurusan dan penerbitan e-KTP. Terkecuali pengurusan dan penerbitan KTP-el untuk pertama.

Diketahui, persoalan urusan e-KTP ini heboh berawal dari foto Djarot yang menunjukkan ia telah memiliki e-KTP Sumut. Lalu berkembang spekulasi soal penerbitan e-KTP itu, termasuk soal kecepatan penerbitannya.

 Sementara itu, hal senada disampaikan Djarot.Ia menegaskan para ASN yang memiliki kewenangan harus membuang lama kebiasaan lama yang mempersulit warga.

"Kita prihatin kalau sampai camat atau lurah tidak paham tentang sistem administrasi kependudukan," katanya.

(cr7/tribun-medan.com)

Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Silfa Humairah
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help