Agus Harimurti Yudhoyono Minta Persoalan Kader Demokrat di Medan Diselesaikan dengan Baik

Berdasarkan UU partai politik, Mahkamah Partai diakui sebagai lembaga yang memutus masalah internal partai, dan sifat keputusan final mengikat.

Agus Harimurti Yudhoyono Minta Persoalan Kader Demokrat di Medan Diselesaikan dengan Baik
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua DPP Partai Demokrat, Subur Sembiring mengingatkan agar pimpinan DPRD Medan tidak mencampuri urusan internal Partai Demokrat yang mengajukan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Medan atas nama Parlaungan Simangunsong ke Amiruddin.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil berdasarkan keputusan mahkamah partai. Berdasarkan UU partai politik, Mahkamah Partai diakui sebagai lembaga yang memutus masalah internal partai, dan sifat keputusan final mengikat.

Walaupun demikian, diakuinya banyak pihak yang tidak terima dengan keputusan mahkamah partai dan mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan.

"Pimpinan DPRD itu tugasnya ialah menjalankan SK Partai. Mengenai gugatan itu antara Parlaungan dengan SBY selaku pimpinan partai, nanti ada divisi hukum yang akan melakukan pembelaan. Seharusnya SK tetap dijalankan yakni dengan dilakukannya PAW," katanya, di Medan, Senin (11/6/2018).

"Lembaga DPRD itu tidak akan digugat, kalau digugat pasti mentah. Karena proses PAW itu dilakukan atas SK DPP," tegasnya.

Dijelaskannya, proses PAW Amiruddin sudah berdasarkan SK DPP Partai Demokrat. Oleh karena itu, Ketua DPC Partai Demokrat Medan, Burhanuddin Sitepu punya kewajiban untuk menjalankannya.

"SK DPP sudah diteruskan DPC Medan ke DPRD. Sudah hampir 3 bulan tidak ada tindaklanjut, seharusnya Burhanuddin pro aktif menanyakan dimana penyebab lambatnya proses tersebut, bukan malah diam atau acuh agar proses konfirmasi ke KPU dan SK PAW oleh Gubernur Sumut segera terealisasi," jelasnya.

"Ingat, batas akhir PAW untuk anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi dan DPR RI itu Oktober 2018. Jangan sampai batas akhir, proses paw juga tidak dijalankan," paparnya.

Subur mengaku pernah mengalami hal serupa ketika menjadi Plt Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur.

Halaman
12
Penulis: Liska Rahayu
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help