Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tiga Pasangan Calon Diaudit

Jenny Ester Pandiangan menjelaskan tiga kantor akuntan publik yang ditunjuk KPUD Dairi untuk melakukan audit berasal dari Medan.

Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tiga Pasangan Calon Diaudit
TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM INDRA JAYA
KPUD Dairi menyerahkan LPPDK milik masing-masing Paslon Bupati Dairi kepada tiga Kantor Akuntan Publik yang berasal dari Medan, di Sekretariat KPUD Dairi, Jalan Palapa No 5, Sidikalang, Senin (25/6/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) milik tiga Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Dairi akan diaudit oleh tiga Kantor Akuntan Publik mulai, Senin (25/6/2018).

Sebelumnya LPPDK tersebut telah diserahkan masing-masing tim pemenangan Paslon pada Minggu (24/6/2018) ke sekretariat KPUD Dairi, Jalan Palapa No 5, Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Komisioner KPUD Dairi, Jenny Ester Pandiangan menjelaskan tiga kantor akuntan publik yang ditunjuk KPUD Dairi untuk melakukan audit berasal dari Medan.

"Tadi sudah kami serahkan LPPDK milik Paslon Bupati Dairi nomor urut satu sampai tiga, ke tiga kantor akuntan publik yang terdiri dari drs Katio dan rekan, Johannes Juara dan rekan serta Albert Silalahi dan rekan," kata Jenny.

Ia menjelaskan audit LPPDK tersebut akan dilakukan sampai Selasa (26/6/2018) sebelum memasuki masa pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun mekanisme yang dilakukan yaitu tim dari kantor akuntan publik tersebut mendatangi langsung lokasi masing-masing tim pemenangan Paslon.

"Paling lama audit ini besok sudah harus selesai. Jadi tim audit dari kantor angkutan publik secara tekknis silakan turun langsung. Jika ada ditemukan kekurangan, maka tim pemenangan masing-masing Paslon pada hari ini (Senin) dan besok (Selasa) wajib dilengkapi," jelasnya.

Sementara itu, LPPDK seluruh Paslon Bupati Dairi sudah harus diserahkan pada 24 Juni 2018 atau 3 hari sebelum masa pencoblosan.

"Bila tak menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasti akan dikenakan sanksi. Sanksi paling tegas yaitu didiskualifikasi dari kepesertaan Pilkada, jadi bukan tahapan yang main-main," kata Komisioner KPUD Dairi, Veryanto Sitohang beberapa waktu lalu.

(cr8/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help