Pigub Sumut

KIPP Kritisi Lapas Klas II Binjai Tak Urus Formulir A5 Warga Binaan, Kalapas Sebut Tidak Punya E KTP

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumut, Ferdiansyah Putra mengatakan, bahwa besarnya angka golput di Lapas tanggungjawab pihak Lapas.

KIPP Kritisi Lapas Klas II Binjai Tak Urus Formulir A5 Warga Binaan, Kalapas Sebut Tidak Punya E KTP
Tribun Medan / Dedy Kurniawan
Ketua KIPP Sumut, Ferdiansyah Putra.Ferdiansyah mengatakan, bahwa besarnya angka golput di Lapas tanggungjawab pihak Lapas. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Penyelenggaraan Pilgub Sumut di Lapas Klas IIA Binjai bisa dikatakan tidak sukses. Dari 1.790 WBP diajukan 1.766 untuk masuk DPS, namun yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Binjai hanya 312 dan kertas suara yang masuk hanya 169 kertas suara, Rabu (27/6/2018)

"Sudah selesai, saya di rumah, saya lagi nunggu laporan mereka ini. Catat saja ini, hasilnya Paslon nomor 1 (Edy Rahmayadi-Musa Rajeck Shah) suaranya 76, paslon nomor 2 (Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus) suaranya 87, yang gagal ada 5. Sisa yang masuk DPT ada yang sudah bebas. Yang seribuan lebih kemarin tetap gak bisa, karena tetap harus ada A5, mereka pun rata-rata e-KTP gak ada, ada yang ditahan polisi lah, gak diurus Keluarganya," kata Kalapas Klas IIA Binjai, Budi Argap Situngkir.

Menanggapi kondisi tingginya angkat Golput di Lapas Binjai, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumut, Ferdiansyah Putra mengatakan, bahwa besarnya angka golput di Lapas tanggungjawab pihak Lapas.

Alasan ini merujuk SE 574 tanggal 8 Juni 2018. Surat edaran 574 pada Bunyi Angka 2 huruf a adalah dalam memberikan suara di TPS pemilih yang terdaftar dalam DPT menunjukkan e-KTP atau suket kepada KPPS.

Angka 2 huruf b menyebutkan bahwa dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana disebutkan dalam angka 2 huruf a tidak dapat menunjukkan e-KTP atau suket, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya.

Baca: Eramas Menang di Quick Count, Djoss Lontarkan Hal Menohok Ini

Baca: Edy Rahmayadi: Siapa Kau? Memangnya Mau Apa Kau? Mainlah Kita? Gini Respons Pendukungnya

"Kenapa gak diurus orang Lapasnya. Mereka (WBP) wajib pakai A5, karena itu wajib digunakan bagi warga Lapas yang sudah beda kabupaten atau kota. Harusnya H-3 diurus orang Lapasnya. Seperti ini berarti Lapasnya yang gak akomodir pemilih. Karena WBP kan gak mungkin keluar urus A5. Pihak keluarga yang urus mewakili pun gak boleh," tegasnya.

Ketua KPU Binjai, Herry Dani menanggapi ini bersikukuh menerapkan SE 574 tanggal 8 Juni 2018. WBP yang tidak masuk DPT Binjai tetap wajib menyertakan form A5 untuk bisa memberikan hak suara.

(Dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help