Pilkada Serentak 2018

Dituding Memalsukan Dokumen SKPI, Ini Penjelasan Penasihat Hukum Eddy-Jimmy

PN Jakarta Selatan dalam menyidangkan perkara tersebut juga menghadirkan sejumlah saksi yang berkompeten.

Dituding Memalsukan Dokumen SKPI, Ini Penjelasan Penasihat Hukum Eddy-Jimmy
TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM INDRA JAYA
Tim Pemenangan Eddy Berutu konferensi pers terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara dan sejumlah isu Pilbub Dairi di Posko Pemenangan mereka, Jumat (6/7/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Adanya tudingan yang menyebutkan Calon Bupati Dairi Nomor Urut 2, Eddy Keleng Ate Berutu memalsukan dokumen Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) saat mendaftar ke KPUD Dairi beberapa waktu lalu, dibantah keras oleh Penasihat Hukum Eddy-Jimmy, Ucok Lumban Gaol di Posko Pemenangan mereka, Jumat (6/7/2018).

Ucok mengatakan, bahwa adanya perbedaan nama dan tempat lahir di Ijazah SD, SKPI SMP dan SMA milik Eddy Berutu oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 18 Mei 2018 lalu merupakan asli.

Menurutnya, PN Jakarta Selatan dalam menyidangkan perkara tersebut juga menghadirkan sejumlah saksi yang berkompeten, sebelum membuat keputusan.

"Kami telah melakukan pengkajian dan menelaah bahwa semua syarat telah dipenuhi pak Eddy, ketika mendaftar. Terkait ijazah, PN Jakarta Selatan telah menetapkan nama dan tempat lahir yang tertera di dokumen-dokumen tersebut sama dengan Eddy Berutu. Jadi tidak ada yang menyalahi persyaratan," jelas Ucok.

Sementara itu, terkait adanya surat rekomendasi Panwaslih Dairi ke KPUD Dairi yang menyebutkan adanya pelanggaran administrasi perihal laporan dugaan penggunaan dokumen palsu yang dilakukan Eddy Berutu, mereka tidak dapat berkomentar karena belum ada menerima surat tersebut.

Apalagi Panwaslih Dairi dalam mengeluarkan rekomendasi tidak ada memanggil tim pemenangan Eddy-Jimmy maupun Eddy Berutu untuk memberikan klarifikasi.

"Adanya rekomendasi Panwaslih yang menyebutkan ditemukan pelanggaran administrasi. Itu juga belum jelas siapa yang melanggar administrasi, apakah KPU atau Paslon No 2. Karena kami belum dapat salinan dari Panwaslih jadi kami belum bisa mengkaji. Jadi kami calm down dulu, tidak bisa ambil keputusan sampai salinan putusan itu kami terima," ujarnya.

(cr8/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved