Panitera dan Kades Ditahan, Gelembungkan Pembelian Tanah Pengadilan Agama Hampir Rp 1 Miliar

Keduanya diduga terlibat permufakatan mark-up harga pengadaan tanah Gedung Pengadilan Agama Sidikalang menjadi Rp 1,5 miliar.

Panitera dan Kades Ditahan, Gelembungkan Pembelian Tanah Pengadilan Agama Hampir Rp 1 Miliar
TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM INDRA JAYA
Dua tersangka mark-up harga pembelian tanah Gedung Pengadilan Agama Sidikalang, Siti Hadijah dan Darwin Alboin Silalahi mengenakan baju tahanan ketika dipaparkan Satreskrim Polres Dairi, Jumat (6/7/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Panitera Pengadilan Agama Sidikalang, Siti Hadijah dan Kepala Desa Sitinjo Induk, Darwin Alboin Kudadiri ditahan Satreskrim Polres Dairi sejak Kamis (5/6/2018) malam.

Keduanya diduga terlibat permufakatan mark-up harga pengadaan tanah Gedung Pengadilan Agama Sidikalang menjadi Rp 1,5 miliar yang dananya bersumber dari DIPA APBN tahun anggaran 2012.

Kasatreskrim Polres Dairi, AKP Doly Nelson Nainggolan menjelaskan kedua tersangka ditahan karena Siti Hadijah ketika itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sedangkan Darwin Alboin Silalahi bertindak sebagai penerima kuasa dari pemilik tanah bernama Albi br Silalahi untuk menjualkan lahan seluas 3000 m2 di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Dairi.

Tersangka Darwin Alboin Silalahi juga diketahui yang menerima uang hasil penjualan tanah sebesar Rp 500 juta di kantor BRI Sidikalang ketika itu.

"Dari hasil penyelidikan dari pemilik tanah bernama Albi br Silalahi diketahui menjual tanahnya hanya senilai Rp 500 juta, bukan sebesar Rp 1,5 miliar seperti yang tertuang di cek pembayaran," kata Doly, Jumat (6/7/2018).

Adapun barang bukti yang menguatkan perbuatan tersangka yaitu satu lembar kuitansi bermaterai per tanggal 14 Desember 2012 dan bertuliskan sudah diterima Darwin Alboin uang senilai Rp 1,125 milyar untuk pembayaran panjar tanah untuk Pengadilan Agama Sidikalang dengan ukuran 50 x 60 m2 yang terletak di Jalan Sidikalang-Medan.

Barang bukti lain yaitu kuitansi bermaterai per tanggal 13 Mei 2013 untuk keperluan yang sama dengan nominal uang sebesar Rp 300 juta.

Penyidik juga sudah memeriksa sejumlah saksi untuk perkara ini, termasuk meminta keterangan saksi ahli maupun pihak

"Akibat perbuatan kedua tersangka, negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp 923 juta lebih," ucapnya.

Penyidik kemudian mengenakan kedua tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(cr8/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help