Berharap Ditangani KPK, Begini Tuntutan Pendemo terkait Sejumlah Hal di RSUP H Adam Malik!

Kejaksaan Agung memilih untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan penyidik tidak menemukan bukti.

Berharap Ditangani KPK, Begini Tuntutan Pendemo terkait Sejumlah Hal di RSUP H Adam Malik!
Tribun Medan/Azis Husein
Massa dari Forum Aksi Bersama Rakyat unjuk rasa di Jalan Perintis Kemerdekaan terkait dugaan pelanggaran dan kecurangan di RSUP H Adam Malik, Rabu (11/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Azis Husein Hasibuan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Munculnya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di RSUP H Adam Malik diharapkan bisa ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan belasan massa yang mengatasnamakan Forum Aksi Bersama Rakyat Sumatera Utara saat unjuk rasa di depan Hotel Grand Mercure, Medan, Rabu (11/7/2018).

Terlebih untuk perkara kasus dugaan korupsi Mangapul Bakkara, mantan Direktur Keuangan RSUP H Adam Malik yang disebut-sebut rencananya akan diangkat menjadi staf ahli bagian keuangan.

Apul, begitu sapaan akrabnya di kalangan pegawai di RSUP H Adam Malik. Ia pernah menyandang tujuh tahun status tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mobil ambulans dan peralatan kesehatan pada Sekretariat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran (TA) 2009.

Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung memilih untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan penyidik tidak menemukan bukti kerugian negara, bahkan, audit BPK menyatakan tidak adanya kerugian negara, pada Mei 2017 lalu.

"Kami berharap agar KPK mengambil alih kasus dugaan korupsi pengadaan ambulans yang pernah melibatkan Mangapul Bakkara.

Kasus yang sudah tujuh tahun berjalan, hilang dari permukaan karena penyidikannya dihentikan oleh Kejaksaan Agung," ucap Koordinator Forum Aksi Bersama Rakyat Sumatera Utara Muhammad Fikri.

Dalam orasinya, massa juga menyebut, telah terjadi dugaan penelatantaran pasein yang berobat menggunakan BPJS, KIS serta pasien umum ketika berobat di RSUP H Adam Malik.

"Kepala Ombudsman RI turun melakukan sidak sembari menurunkan tim investigasi ke RSUP H Adam Malik Medan terkait dugaan penelantaran pasien yang kerap terjadi. Bahkan, telah terjadi korban jiwa yang tidak pernah tersentuh hukum," ujar Fikri.

Tuntutan terakhir massa adalah meminta Menteri Kesehatan segera mencopot Dirut RSUP H Adam Malik Bambang Prabowo atas munculnya dugaan pelanggaran dan kecurangan ini.

Pantauan di lapangan, massa membentangkan spanduk berukuran sekitar lima meter berisi ini aspirasi berupa dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di RSUP H Adam Malik.

(ase/tribun-medan.com)

Baca berita lainnya: 

Video Penggerebekan Diduga Main Judi Pj Wali Kota Padangsidempuan Cs, Loh Begini Jawaban Polda!

Membantah Berjudi, Fransen Tetap Dibawa ke Kantor Polisi, Kabid Humas Polda: Ada Bukti!

Lagi, 2 Mantan Anggota DPRD Sumut Ditahan KPK, Kasus Suap Mantan Gubernur Sumut

Screenshot video diduga Pj Wali Kota Padangsidempuan SH digerebek main judi.
Screenshot video diduga Pj Wali Kota Padangsidempuan SH digerebek main judi. (TRIBUN MEDAN/Repro)
Penulis: Azis Husein Hasibuan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help