Bantuan Bank Dunia Rp 2,9 Triliun: Menguntungkan atau Malah Malapetaka Rakyat Kecil Pemilik Lahan?

Patut dicurigai bantuan Bank Dunia mendorong upaya mempercepat pengadaan lahan bagi kepentingan pembangunan, justru bisa menjadi malapetaka.

Bantuan Bank Dunia Rp 2,9 Triliun: Menguntungkan atau Malah Malapetaka Rakyat Kecil Pemilik Lahan?
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Ilustrasi - Unjuk rasa menuntut pelaksanaan reforma agraria - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 

Oleh Eric Hiariej PhD dan Delima Silalahi MA

INDONESIA masih memerlukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tidak dimaksudkan untuk mencatat pertumbuhan ekonomi yang spektakuler atau menempatkan negeri ini sebagai anggota klub negara-negara kaya di dunia; melainkan untuk mengatasi kemiskinan, memendekkan kesenjangan sosial dan menyudahi keterbelakangan.

Masih sangat banyak wilayah di Indonesi, termasuk kawasan Danau Toba, di Sumatera Utara, yang menderita kemiskinan, ketimpangan sosial dan keterbelakangan. Tanpa upaya pembangunan yang berpihak pada masyarakat, terutama kelompok-kelompok marginal, wilayah-wilayah ini akan makin tertinggal jauh, menimbulkan kekecewaan yang mudah berkembang menjadi amarah dan amukan.

Dalam rangka pembangunan keberadaan dan akses terhadap lahan menjadi isu utama, tanpa ketersediaan lahan yang memadai, pembangunan sulit dilaksanakan. Persoalannya jumlah lahan selalu terbatas. Pertama-tama jumlah pertambahan penduduk selalu melampaui kapasitas lahan. Tapi yang jauh lebih penting lagi kelangkaan lahan kerap terkait dengan tumpang tindih dan sengketa kepemilikan, yang sudah berurat berakar sejak jaman kolonial. 

Di sini kelangkaan bukan soal jumlah yang terbatas, tapi soal ketidakjelasan status yang membuat lahan tidak bisa dimanfaatkan. Sengketa klaim kepemilikan bahkan membuat lahan yang tampaknya secara legal telah memiliki status yang jelas, dan digunakan misalnya untuk kepentingan aktivitas produksi di sektor ekstraktif, menjadi sumber perselisihan dan konflik yang justeru mengganggu jalannya pembangunan yang dimaksudkan.

Di Indonesia, termasuk di Kawasan Danau Toba, sengketa lahan yang mempersulit dan menghambat laju pembangunan adalah pemandangan yang sangat umum. Belum lagi aktivitas produksi atas nama pembangunan yang dipaksakan di atas lahan sengketa, atau dengan status legal yang ditetapkan secara sepihak (biasanya oleh negara), jarang membawa keuntungan dan kesejahteraan kepada masyarakat setempat.

Selalu saja pembangunan seperti ini mendistribusikan masalah "secara adil" dan malah dengan porsi terbesar diderita oleh masyarakat kelas bawah; sembari membagi-bagikan keuntungan hanya kepada segelintir elite yang berpengaruh secara ekonomi, politik dan kultural.

Reformasi agraria yang sedang digalakkan dimaksudkan salah satunya untuk mengurai dan mengatasi silang sengkarut kepemilikan lahan. Tujuan idealnya adalah memastikan kepemilikan dan akses terhadap lahan secara adil, kontekstual dengan mempertimbangkan bukan saja kepentingan pembangunan, tapi juga hak dan adat istiadat masyarakat setempat.

Reformasi agraria karenanya bukan soal mengadministrasikan lahan agar memiliki status legal yang jelas. Pemetaan partisipatif juga bukan aktivitas kosmetik untuk menunjukkan proses yang lebih terbuka dan demokratis; tapi upaya yang harus sungguh-sungguh memastikan masyarakat sebagai pemangku kepentingan paling utama aktif terlibat dan menentukan.

Berkenaan dengan itu semua, tanggal 20 Juli 2018 sejumlah media massa nasional dan daerah memberitakan bahwa Grup Bank Dunia memutuskan memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia sejumlah 200 juta dolar AS (senilai 2,9 triliun, asumsi 1 dolar AS = 14.500) untuk mendukung program reformasi agraria.

Halaman
1234
Editor: Domuara D Ambarita
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved