Dianggap Tak Cakap, Pemilik dan Guru PAUD di Siantar Tolak Istri Wakil Wali Kota jadi Ketua Himpaudi

Pendemo yang mayoritas merupakan kaum perempuan dan ibu-ibu ini menilai Betty Tambunan istri Wakil Wali Kota tak layak menjadi Ketua Himpaudi

Dianggap Tak Cakap, Pemilik dan Guru PAUD di Siantar Tolak Istri Wakil Wali Kota jadi Ketua Himpaudi
Tribun Medan / Tommy Simatupang
Pemilik dan guru PAUD melakukan demo di depan Gedung PKK menolak pelantikan ketua Himpaudi yang dijabat istri wakil Wali Kota Siantar, Senin (23/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pemilik dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Masyarakat Kota Pematangsiantar menolak pelantikan istri Wakil Wali Kota sebagai ketua organisasi.

Pendemo yang mayoritas merupakan kaum perempuan dan ibu-ibu ini menilai Betty Tambunan istri Wakil Wali Kota tak layak menjadi Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kota Siantar. Betty dianggap tak menguasasi persoalan pendidikan PAUD.

"Batalkan pelantikan, batalkan," teriak Koordinator Aksi Solidaritas Persatuan PAUD Masyarakat Kota Siantar, Ruben Sitompul di Kantor PKK, Senin (23/7/2018).

Pendemo juga membawa selebaran dengan bertuliskan tuntutan. Pihak Satpol PP juga tampak berjaga-jaga.

"Mediasi kami, alangkah baiknya kalau kita baik-baik,"ujar pendemo.

Karena petugas Satpol PP Kota Siantar tidak memperkenankan mereka masuk ke lokasi pelantikan, sempat terjadi aksi dorong.

Terpisah, Betty Tambunan yang dikonfirmasi usai pelantikan tidak memberikan tanggapan terhadap aksi tersebut. Ia menyarankan kepada ketua panitia pelantikan.

Baca: PSMS Kedatangan 3 Pemain Asing, Lobo dan Yessoh Terancam Terdepak, Siapa yang Bertahan ?

Baca: Martua Sitorus Hengkang dari Wilmar, Gandeng Ganda Sitorus, Bisnisnya Malah Makin Kinclong

Baca: Live Streaming PSMS Medan vs PSM Makassar, Duel Bumi dan Langit, Mampukah Ayam Kinantan?

"Saya sebagai pimpinan sidang, saya mengetahui jalannya sidang pada Musda III kemarin. Jadi, pelantikan ini sudah sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, semua sudah sesuai mekanisme," tutur Lumban Tobing ketua panitia pelantikan.

Mengenai adanya aksi unjuk rasa yang ada, Boru Lumban Tobing mengatakan bahwa pihaknya memaafkan.

"Kami memaafkan mereka. Apapun tadi yang telah mereka perbuat, kami memaafkan mereka. Tidak ada pelanggaran AD/ART, karena secara otomatis, kami ada namanya Peraturan Organisasi (PO). Apabila seorang pejabat diangkat jadi Walikota, maka ibu Walikota otomatis diangkat menjadi anggota kehormatan. Ibu wakil walikota juga otomatis sebagai anggota kehormatan,"pungkasnya.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved