Pejabat Kementerian Agraria Minta Warga Danau Toba Tiru Masyarakat Bali Kelola Pariwisata

Berbagai perwakilan masyarakat adat juga turut menyampaikan aspirasinya terkait lahan mereka yang dijadikan status Kawasan Hutan

Pejabat Kementerian Agraria Minta Warga Danau Toba Tiru Masyarakat Bali Kelola Pariwisata
Tribun Medan/Arjuna
Pemandangan Danau Toba. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.com,TOBASA-Gaja Toba dan Komisi Pelaksana Pelayanan Strategis (KPPS) HKBP bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan workshop dan seminar sehari bertajuk "Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Peningkatan Kesejahteraan Penduduk Setempat dan Pengentasan Kaum Miskin di Kawasan Danau Toba.

Pada pertemuan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Institut Teknologi DEL, Laguboti, 27-28 Juli 2018 itu Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mendesak Bupati Kawasan Danau Toba mendorong penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat untuk pengembangan pariwisata Danau Toba.

Berbagai perwakilan masyarakat adat juga turut menyampaikan aspirasinya terkait lahan mereka yang dijadikan status Kawasan Hutan. Tempat tinggal dan hunian yang telah diwariskan nenek moyang mereka jauh sebelum Indonesia ada kini tidak dapat mereka diami dengan baik.

"Kenapa serta merta kehutanan sesukanya menjadikan tanah kami jadi kawasan hutam. Apakah kami ini adalah orang utan yang bayar pajak?, ujar Bomar Siahaan, Warga Siboruon Tobasa.

Hal serupa disampaikan Nelson Siahaan Warga Desa Aek Raja Huta Gurgur Balige. Katanya tahun 1954 nenek moyang mereka memberi lahan ke kehutanan dengan tujuan lahan percontohan pertanian. Tahun 2012 mereka kembali meminta tanah seluas 55 hektar itu.

Baca: Fakta Kali Item Bau Busuk, Ditutupi Jaring Hitam untuk Menutupi Keburukannya dan Disemprot Pewangi

Baca: Opung, Terduga Donatur Penyerangan Mako Brimob ternyata Pegawai BUMN

Namun, upaya tidak berhasil. Bahkan, kata Nelson hasil rapat dangar pendapat di DPRD Sumut telah merekomendasikan tanah itu dikembalikan. Alasannya, sertifikat yang didirikan BPN atas kepemilikan oleh Lahan pertanian adalah cacat hukum.

Baca: Sempat Hebohkan Taiwan, Bripka Ucok Hans Simangunsong Bergoyang dan Bernyanyi Bersama Pengamen

Baca: Surat Minta Dukungan CIA Bocor, Najib Razak Sebut Indonesia Negara Kecil dan Pro China

"Saya sudah berulang ulang ke pemerintah, tapi tak didengar. 29 november 2017, kami melalui pemerintah setempat telah membuat sanggahan teyap tidak didengar," ujar Nelson.

Mendengar keluhan tersebut, Luhut berjanji. Untuk Mendukung Danau Toba Jadi Destinasi Pariwisata Internasional

Luhut memerintahkan setiap Bupati untuk segera menetapkan Surat Keputusan Bupati atau Perda tentang Keberadaan Masyarakat Adat di Kabupaten Samosir, Tobasa, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, sampai akhir tahun 2018. Lalu, segera memproses permohonan penetapan keberadaan Masyarakat Adat dari Kabupaten Simalungun, Pakpak Bharat, Dairi, dan Karo mulai Agustus 2018.

Halaman
12
Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved