Terkait Perda Masyarakat Adat, Luhut Pandjaitan Wanti-wanti 8 Bupati, Akhir Tahun Harus Rampung

"Mengapa di Bali bisa, di Toba tidak bisa. Mestinya bisa, kan tujuannya sama-sama memajukan pariwisata dunia,"

Terkait Perda Masyarakat Adat, Luhut Pandjaitan Wanti-wanti 8 Bupati, Akhir Tahun Harus Rampung
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
TANAH ULAYAT: Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan paparan mengenai perlunya tanah ulayat/masyarakat adat di kawasan Danau Toba saat seminar di Gedung Serbaguna SMA Unggul Del, Laguboti, Tobasa, Sabtu (28/7/2018). 

TRIBUN-MEDAN.com, LAGUBOTI - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau para bupati bersama DPRD delapan daerah di kawasan Danau Toba segera menerbitkan peraturan daerah tentang masyarakat adat.

Bahkan, empat kabupaten diberi tenggat waktu merampungkan perda pada akhir tahun 2018, dan empat kabupaten lainnya memulai sejak Agustus mendatang.

"Peraturan daerah perlu agar bisa menjamin hak-hak tanah ulayat. Kalau masyarakat Bali, mustinya di kawasan Danau Toba juga bisa mendukung parisata menjadi tingkat internasional," ujar Luhut saat menghadiri seminar dan workshop di Gedung Serbaguna SMA Unggul Del, Laguboti, Tobasa, Sabtu (28/7).

"Bupati se-KDT (kawasan Danau Toba) untuk segera menyampaikan surat keputusan atau Perda (masyarakat adat) itu kepada Kantor BPN untuk memproses sertifikasi tanah hak milik masyarakat adat," kata Luhut.

Baca: Seusai Beredar Foto Berciuman dengan Perempuan Bukan Istri, Anggota DPRD Beber Fakta Mengejutkan

Baca: Pendiri PKS Yakin 2019 Tak bakal Ganti Presiden, Insya Allah Jokowi Dua Periode

Baca: Terkait Perda Masyarakat Adat, Luhut Pandjaitan Wanti-wanti 8 Bupati, Akhir Tahun Harus Rampung

Baca: Ustaz Abdul Somad Posting Foto Prabowo dan Salim Al-Jufri, Beri Label Duet Maut

Baca: Viral Video Istri Sah Memergoki Suami dengan Wanita Lain di Kafe, Terduga Selingkuhan Dijambak

Baca: 9 Tahun Silam Pernikahannya Digelar Diam-diam, Begini Kabar Gembira dari Mandala Shoji

Empat habupaten harus menyelesaikan peraturan daerah tentang masyarakat adat pada akhir 2018, yakni Kabupaten Tobasa, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir.

Sedangkan empat lainnya, harus memulai proses penyusunan perda tahun mulai Agustus 2018, yaitu Kabupaten Simalungun, Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

Acara seminar dan workshop bertajuk "Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Peningkatan Kesejahteraan Penduduk Setempat dan Pengentasan Kaum Miskin di Kawasan Danau Toba" berlangsung dua hari. Acara diselenggarakan paguyuban alumni ITB menamakan diri Gaja Toba bekerja sama dengan Komisi Pelaksana Pelayanan Strategis (KPPS) HKBP.

Selama dua hari acara, ratusan orang tampak memadati gedung lokasi acara.

Baca: Aura Kasih Lakoni Kiki Challenge dengan Alat Transportasi Ini, bukan dengan Mobil Loh

Baca: 8 Cara Memotret Gerhana Bulan Total, Bisa Pakai Kamera Smartphone Android Loh

Baca: Gerhana Bulan Total Tengah Malam Nanti, Simak Tata Cara Sholat dan Amalan Pahala Besar

Baca: Viral, Mempelai Perempuan Tanpa Pengantin Pria yang Selingkuh, Diumumkan di Hadapan Seribu Tamu

Baca: Perempuan yang Dikenal Ramah Itu Sudah Jadi Mayat di Semak-semak, Polisi Amankan Terduga Pelaku

Baca: Putri Pedangdut Senior dan Terkenal Ini Tak Malu Berjualan Puding di Pinggir Jalan, Jiwa Wirausaha

Menurut Ketua Umum BPH Gaja Toba Ramles Manampang Silalahi mengatakan, peserta yang hadir berjumlah sekitar 500 orang.

Mereka berasal dari berbagai puak dan kabupaten di kawasan Danau Toba.

Halaman
1234
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved