Soal Ada Pungli Rp 300 Ribu Program Bedah Rumah, Ini Komentar Sekda Pematangsiantar

Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, Budi Utari memerintahkan Kepala Dinas PRKP agar mencari tahu pungutan liar

Soal Ada Pungli Rp 300 Ribu Program Bedah Rumah, Ini Komentar Sekda Pematangsiantar
Sekretaris Daerah Kota Siantar Budi Utari saat menemui pendemo dari Pasar Horas di Kantor Balai Kota Siantar, waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, Budi Utari memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) agar mencari tahu pungutan liar program bedah rumah.

Budi menjelaskan pungutan liar sebesar Rp 300 ribu yang dilakukam Rosa Sitepu yang ditunjuk sebagai pendata tidak terulang lagi.

Budi mengaku kecewa jika program bedah rumah yang sepenuhnya gratis dikenakan biaya dengan modus uang admnistrasi.

"Makanya, Dinas PRKP harus cari tahu ini. Jangan dibiarkan ini terjadi terus. Kalau bisa panggil, tanya kenapa begitu. Kok bisalah, padahal ini program sosial," ujar Budi Utari via seluler, Selasa (7/8/2018).

Budi mengharapkan Dinas PRKP dapat melakukan evaluasi. Bahkan, ia mengharapkan Rosa Sitepu tak digunakan lagi untuk mendata warga penerima bantuan.

"Kalau begini, itu dia (Rosa Sitepu) gak usah lagi digunakan untuk mendata warga penerima bedah rumah. Gunakan yang lain," ujarnya.

Sedangkan Kepala Dinas PRKP Renward Simanjuntak mengaku kecewa dengan tindakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang melakukan pendataan.

Setelah mengeluarkan program itu, pihaknya memang meminta bantuan BKM untuk mendata warga yang layak menerima bantuan.

"Iya memang aku dengar dari anggotaku di lapangan seperti itu. Kok bisalah setega itu dia ya. Padahal, itu kan program itu untuk warga miskin,"ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved