Home »

Sumut

Pernyataan Ketua DPRD Marulitua Hutapea soal Paripurna Pemakzulan Hefriansyah Noor

Marulitua Hutapea usai memimpin rapat Banmus bersama pimpinan dewan mengatakan Pansus Angket memohon agar Kota Siantar kembali kondusif.

Pernyataan Ketua DPRD Marulitua Hutapea soal Paripurna Pemakzulan Hefriansyah Noor
Ketua DPRD Siantar, Marulitua Hutapea saat ditemui usai menemui masa unjuk rasa dari Gerakan Suku Simalungun Bersatu (GKSB) di Gedung DPRD Siantar, beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD telah menyimpulkan agar Wali Kota Siantar mundur dari jabatannya.

Hasil Pansus Angket ini akan dibawa dalam rapat paripurna Senin (13/8/2018) nanti yang dipimpin Ketua DPRD Siantar, Marulitua Hutapea.

Maruli telah menerima hasil Pansus Angket pada 25 Juli 2018. Namun, anggota Fraksi Demokrat ini belum mau menyinggung banyak soal rekomendasi Pansus Angket untuk memberhentikan/pemakzulan Wali Kota Siantar, Hefriansyah Noor.

Baca: Pansus Angket Memakzulkan Hefriansyah sebagai Wali Kota Siantar, Lihat Empat Alasannya

Baca: Warga Simalungun Unjuk Rasa ke DPRD Siantar Tuntuk Pemakzulan Wali Kota

Anggota DPRD Siantar mengunjuk tangan saat dilakukan voting untuk pembentukan Hak Angket Wali Kota Siantar, Hefriasnyah Noor yang dituding menistakan suku Simalungun, Jumat (25/5/2018).
Anggota DPRD Siantar mengunjuk tangan saat dilakukan voting untuk pembentukan Hak Angket Wali Kota Siantar, Hefriasnyah Noor yang dituding menistakan suku Simalungun, Jumat (25/5/2018). (TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG)

Marulitua Hutapea usai memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) bersama pimpinan dewan mengatakan Pansus Angket memohon agar Kota Siantar kembali kondusif.

"Intinya mereka (panitia angket) meminta kekondusifan di Kota Siantar. Apalagi ini menjelang tahun politik. Terkait hasilnya nantilah," ujar Maruli, Jumat (10/8/2018).

Marulitua Hutapea menjelaskan mekanisme pemberhentian Wali Kota mulai dari rapat DPRD hingga ke Mahkamah Agung (MA). Dalam level DPRD, sebelum rapat paripurna ditutup, setiap pimpinan fraksi memberikan pendapat. Lalu, pembacaan keputusan.

"Sebelum (hasil hak angket) diserahkan ke Mahkamah Agung untuk diuji, dibacakan dulu di paripurna,"katanya.

Sebelumnya, ada 11 organisasi suku yang melaporkan dugaan penistaan Suku Simalungun yang dilakukan Hefriansyah Noor. Mereka telah melakukan demo di Kantor Balai Kota dan DPRD Siantar selama kurang lebih enam bulan.

Sekretaris Umum Presedium Gerakan Sapangambei Manoktok Hitei (SPGMH) Herman Sipayung mengaharapkan anggota DPRD Siantar tetap menggunakan hati nurani dalam menangani kasus ini.

Halaman
1234
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help