Timsus Inspektorat Periksa Ketua KNPI Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Hibah 61 OKP

Pengusutan dugaan penyelewengan dana hibah yang dilakukan Ketua KNPI Binjai untuk 61 Organisasi

Timsus Inspektorat Periksa Ketua KNPI Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Hibah 61 OKP
s3images.coroflot.com
Korupsi. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Pengusutan dugaan penyelewengan dana hibah yang dilakukan Ketua KNPI Binjai untuk 61 Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) terus bergulir. 

Tim Inspektorat Kota Binjai telah memanggil Ketua KNPI Binjai, Arif Rahman Nasution terkait bagi-bagi dana diduga senilai Rp 550 juta ke 61 OKP.

Kepala Inspektorat Kota Binjai, H Aspian menjelaskan bahwa ada Tim Inspektorat yang secara khusus telah menangani kasus dugaan penyelewengan. Santer dikabarkan Ketua KNPI Binjai telah diminta mengembalikan dana senilai Rp 150 juta dari dana hibah senilai Rp 550 juta untuk 61 OKP.

"Lagi dilipsus itu, kasusnya lagi diperiksa. Sudah dipanggil tim inspektorat terkait benang merahnya dimana. Tapi penelursurannya sudah sampai dimana belum kami simpulkan. Kalau pun ada yang harus dikembalikan ya dari situ (dana Rp 550 juta) lah, bukan yang lain. Itu kan tahun 2018, kalau pun ada keputusan bersama, ya dikembalikan lah," kata H Aspian di sela-sela acara pesta pernikahan di Kodam, Minggu (12/8/2018).

"Jadi prinsipnya, kita usahakan jangan jadi gaduh gara-gara itu, artinya hfrus saling mengerti dan jangan diulangi lagi di tahun selanjutnya. Kan sensitif masalah OKP ini, jadi kami juga berhati-hati," jelas H Aspian.

Saat disinggung adanya dugaan OKP yang fiktif, atau mati SK namun tetap dimasukkan Letua KNPI sebagai daftar bagi-bagi hibah, Inspektorat tak berani berkomentar lebih dalam. 

Kendati demikian, Kepala Inspektorat membeberkan potensi besar adanya penyelewengan.

"Itu lah kami pikir-pikir, kalau begitu kejadiannya ya OKP yang terlibat harus memulangi dana yang sudah diterima, kalau mulangi apa gak berpotensi menimbulkan riak yang lebih besar?, itu satu. Kedua, 2016 dan 2017 laporan BPK gak ada apa-apa (masalah). Kalau ditelusuri itu kusut, terus terang kalau saya ditanya itu kusut, karena gak bisa dibagikan begitu saja. Ke depan itu gak bisa kalau tanpa tanggung jawab yang jelas OKPnya," ungkanya.

"Ke depan kalau ada lagi dana hibah, dapat lagi KNPI, ya harus lengkap dulu datanya. Harus lengkap data baru pencairan. Intinya kami maunya bagus-bagus saja mereka. Intinya kasus ini kami juga belum putuskan ya," pungkad H Aspian.

Halaman
123
Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved