Warga  Tobasa Ogah Bicarakan Soal Pariwisata Bila Status Tanah Adat Belum Jelas

Lagi-lagi tanah moyang, perkampungan dan kuburan leluhur yang sudah ada sebelum NKRI terbentuk, kini diklaim Hutan Negara.

Warga  Tobasa Ogah Bicarakan Soal Pariwisata Bila Status Tanah Adat Belum Jelas
Tribun Medan/ Arjuna Bakkara
Bius Raja Maropat menuntut haknya atas klaim hutan negara terhadap tanah moyang dan kuburan leluhurnya pada saat menyampaikan persoalan kepada Pemkab Tobasa dan BOODT di Sigapiton baru-baru ini 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.com, TOBASA-Wacana pariwisata Danau Toba yang kini tersohor masih menyimpan permasalahan. Di balik penyelenggara pariwisata yang menggebu-gebu ada persoalan dengan masyarakat yang tanah dan haknya malah dikangkangi.

"Tindakan yang tidak mengakui hak masyarakat adalah persoalan. Rencana pembangunan pariwisata Danau Toba jangan sampai meminggirkan hak masyarakat adat yang sudah turun-temurun," ucap Direktur Eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Parapat, Delima Silalahi ,Kamis (16/8/2018).

Katanya, kasus ini terjadi dan menimpa masyarakat Sigapiton Toba Samosir. Sama seperti kasus pada umumnya di kawasan Danau Toba, lagi-lagi tanah moyang, perkampungan dan kuburan leluhur yang sudah ada sebelum NKRI terbentuk, kini diklaim Hutan Negara.

Karenanya, Rabu 15 Agustus 2018 lalu bertemu antara Direktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Pemkab Toba Samosir dan DPRD Toba Samosir dan Masyarakat Sigapiton yang menyampaikan secara langsung apa yang menjadi persoalan utama di desa.

Persoalannya terkait rencana pembangunan Pariwisata Danau Toba di wilayah adat mereka. Rapat dilaksanakan di Sosor Baringin, Bius Raja Paropat Sigapiton.

Dialog tersebut digagasi oleh bius Raja Paropat Sigapiton yang terdiri dari Marga Sirait, Butar-Butar, Manurung, Nadapdap dan marga nahinela.

Pada pertemuan itu, masyarakat adat Raja Paropat menegaskan bahwa mereka menyambut baik program pembangunan pariwisata namun persoalan utama mereka saat ini adalah status kepemilikan tanah.

 

 Warga Heboh Lihat Mayat Sujud di Trotoar, Ditemukan Benda Ini di Sekitar Tubuhnya

Dua Anggota Paskibraka Padangsidimpuan Tumbang Saat Upacara Pengukuhan

Viral Dugaan Ajaran Sesat Kelompok Ubur-ubur, Doa Aneh Mau Bobol Bank hingga MUI Bereaksi

Disebut, ada klaim negara bahwa sebagian besar wilayah adat mereka masuk dalam kawasan hutan lindung. Oleh karenanya mereka memohon agar hal yang paling penting diselesaikan terlebih dahulu adalah persoalan tanah adat mereka agar segera dikeluarkan dari Kawasan Hutan.

"Kembaikan Dulu Tanah Adat Kami Baru Bicara Pariwisata," ucap Oppu Melita Sirait sebagai perwakilan Raja Bius Paropat Sigapiton.

Martin Belum Mampu Cetak Gol, Pelatih PSMS Peter Butler Sebut Tunggu Ini

Polisi Tetapkan Koordinator UPTD Kutambaru Tersangka Pemerasan 

Pengacara Walhi Kecewa Pemerintah Sumut Tidak Hadiri Sidang Gugatan PLTA Batang Toru

Halaman
123
Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved