Warga  Tobasa Ogah Bicarakan Soal Pariwisata Bila Status Tanah Adat Belum Jelas

Lagi-lagi tanah moyang, perkampungan dan kuburan leluhur yang sudah ada sebelum NKRI terbentuk, kini diklaim Hutan Negara.

Warga  Tobasa Ogah Bicarakan Soal Pariwisata Bila Status Tanah Adat Belum Jelas
Tribun Medan/ Arjuna Bakkara
Bius Raja Maropat menuntut haknya atas klaim hutan negara terhadap tanah moyang dan kuburan leluhurnya pada saat menyampaikan persoalan kepada Pemkab Tobasa dan BOODT di Sigapiton baru-baru ini 

Oppu Meluta menegaskan, tidak ada gunanya membicarakan program wisata lainnya yang akan dikembangkan di wilayah adat mereka jika status kepemilikan tanah mereka belum jelas. Mereka selama ini tidak mengetahui wilayah adat mereka masuk dalam kawasan hutan.

Polda Sumut Tangkap Germo yang Jual Pelajar ke Pria Hidung Belang

Pria Berkaus Merah Tenteng Koper Milik Orang Lain Terekam CCTV PT KAI

Di sisi lain, mereka tidak pernah menyerahkan wilayah adat Sigapiton kepada pihak kehutanan. Sehingga dalam dialog tersebut Raja Bius Raja paropat meminta kepada BPODT supaya juga memperhatikan persoalan tersebut jika ingin menyejahterakan masyarakat Sigapiton.

Pawai Obor, Polrestabes Medan Imbau Masyarakat Hindari 4 Jalan Ini Pukul 19.00 WIB 

Agustina Mardika Manik Persembahkan Medali untuk Almarhum Ayah

Menganggapi permohonan Raja Bius, Basar Simanjuntak yang mewakili BPODT memohon maaf bahwa persoalan tanah bukanlah wewenang BPOPDT. Oleh karena itu yang bisa disampaikan dalam dialog ini adalah tentang program-program pariwisata yang akan dilakukan di Sigapiton.

Bertengkar dengan Istri, Pilot ini Terbangkan Pesawat dan Tabrak Rumahnya

Banyak Kursi Kosong saat Presiden Jokowi Pidato, Ini Tanggapan Ketua DPRD 

Baca: Waduh! Polisi Tangkap Wanita Pengedar Ganja, Jumlah Barang Buktinya Bikin Kaget

BPODT memiliki peran untuk mensejahterakan masyarakat melalui program-program pengembangan pariwisata.

“Jika program ini berjalan, kita semuanya meningkat kesejahteraannya, sejahtra itu ada ukurannya, lebih gampang menyekolahkan anak, lebih gampang membeli makan, bajunya lebih bagus, rumahnya lebih bagus dan perlahan-lahan hidup kita meningkatkan kesejahteraannya. Ini bukan hanya di Sigapiton saja. ini ada di beberapa tempat, ada di Meat, Sibandang dan di tempat-tempat lainnya”, ujarnya.

Tata Ridwanullah, Direktur Destinasi Wisata BPODT juga menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata Danau Toba akan dilakukan bersama-sama masyarakat. Tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM).

Danau Toba menjadi salah satu dari empat super prioritas program pengembangan pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat harus disiapkan untuk terlibat dalam pembangunan tersebut, untuk mendukung amenitas, aksesibilitas dan atraksi yang menjadi unsur penting pariwisata. Untuk Amenitas nantinya peran masyarakat sangat penting.

Karenanya, BPODT akan membangun hotel dan resort, sebagai petani masyarakat bisa mensuply hasil pertanian ke pengelola resort. Dalam pembangunan juga akan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja yang tentunya harus tetap diseleksi.

"Mari kita ikuti saja prosesnya, Tata menegaskan kembali bahwa persoalan lahan bukan domain BPOPDT, salah satu tugas mereka mendatangkan wisatawan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, "rayu Tata.

Apron Sirait, Anggota DPRD Toba Samosir, menjelaskan bahwa pembangunan di Sigapiton harus benar-benar melibatkan tokoh adat dan juga mengingatkan agar Kepala Desa juga melibatkan masyarakat lainnya tidak hanya tunduk pada atasannya. Sebagai putra daerah Sigapiton, dia juga berharap masyarakat tetap bersatu memajukan Desa Sigapiton.

Halaman
123
Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved