Warga  Tobasa Ogah Bicarakan Soal Pariwisata Bila Status Tanah Adat Belum Jelas

Lagi-lagi tanah moyang, perkampungan dan kuburan leluhur yang sudah ada sebelum NKRI terbentuk, kini diklaim Hutan Negara.

Warga  Tobasa Ogah Bicarakan Soal Pariwisata Bila Status Tanah Adat Belum Jelas
Tribun Medan/ Arjuna Bakkara
Bius Raja Maropat menuntut haknya atas klaim hutan negara terhadap tanah moyang dan kuburan leluhurnya pada saat menyampaikan persoalan kepada Pemkab Tobasa dan BOODT di Sigapiton baru-baru ini 

Delima Silalahi, Direktur KSPPM yang mendampingi masyarakat adat Sigapiton, meminta agar BPODT lebih transparan menjalankan program-programnya, khususnya terkait dampak lingkungan yang akan terjadi ke depan jika pembangunan di areal zona otoritatif Danau toba dilaksanakan.

Sampai saat ini dokumen AMDAL mereka juga sangat sulit diakses. Hal lain yang penting dilakukan adalah bagaimana BPODT juga mampu merespon dan terlibat dalam penyelesaian konflik kepemilikan tanah adat dan sumber daya alamnya sebagai persoalan utama di Sigapiton secara khusus dan desa-desa lainnya di kawasan Danau Toba.

Hal senada disampaikan oleh Rocky Pasaribu, Staf Studi dan Advokasi KSPPM, bahwa BPODT sebagai perwakilan negara jika memiliki niat baik membangun masyarakat Sigapiton bisa menggunakan kewenangan menghadirkan pihak Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup (KLHK) untuk membantu masyarakat adat Raja Paropat Sigapiton menyelesaiakn konflik yang ada.

Selain persoalan tanah adat, Ibu Oppu Rindu br Nadapdap dalam pertemuan tersebut juga meminta penjelasan kepala desa terkait status kepemilikan dua buah homestay di desa mereka yang sama sekali tidak melibatkan masyarakat dan itu menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. Kehadiran homestay tersebut menurut Kepala Desa, Epentus Gultom, sampai sekarang kepemilikannya belum ditetapkan, namun kepala desa menjadi penanggungjawab.

Di penghujung acara, perwakilan Raja Paropat, Butar-butar, Sirait, Manurung dan Nadapdap juga mendesak BPODT agar segera memfasilitasi pertemuan dengan KLHK untuk menyelesaikan konflik tanah adat mereka.

(cr1/tribunmedan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help