KAMG dan Ombudsman Tak Setuju Gaji Guru Honorer Dipangkas, Pemkab Harus Kurangi Perjalanan Dinas

Pemangkasan upah dari Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta per bulan lantaran PAD Simalungun tidak memenuhi target.

KAMG dan Ombudsman Tak Setuju Gaji Guru Honorer Dipangkas, Pemkab Harus Kurangi Perjalanan Dinas
Tribun Medan / Tommy Simatupang
Forum Guru Honorer Simalungun saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati, waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten Simalungun mengurangi gaji 1.502 guru honorer.

Pemangkasan upah dari Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta per bulan lantaran pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Simalungun tidak memenuhi target.

Komunitas Air Mata Guru (KAMG) menilai solusi menanggulangi krisis pendapatan dengan mengurangi gaji guru honorer tidak tepat. KAMG mengharapkan pemerintah dan guru duduk bersama mencari solusi yang baik.

"Saya pikir guru tak layak dikorbankan atas kekurangan itu. Semestinya pemerintah ajak guru duduk bersama mencari solusi, bukan langsung mengeluarkan surat edaran pengurangan gaji,"kata Ronal anggota KAMG saat dihubungi via seluler, Kamis (30/8/2018).

Menurutnya, jika terjadi pemotongan upah kerja maka pemerintah dapat mengurangi beban mengajar guru honorer. Sehingga, guru dapat mencari uang tambahan pada waktu kosong.

"Ini kan istilahnya mengorbankan guru. kalau beban kerja banyak dan gaji dikurangi, itu sudah tak etis. Kalau dikurangi maka beban juga harus dikurangi. Jadi win-win solution-nya gitu,"ujar Ronal yang saat ini menjadi guru di SMP N 8 Kota Medan.

Ronal juga mengungkapkan KAMG saat ini tengah melakukan kordinasi dengan Forum Guru Honorer (FGH) Simalungun. Ia merasa Kabupaten Simalungun mengambil kebijakan yang salah.

"Kalau semua guru melakukan mogok kerja, kan gawat. Makanya, pemerintah dan guru itu musyawarah,"tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengaku kesal dengan kebijakan ini.

Abyadi menilai Pemkab Simalungun dapat memangkas pengeluaran di bidang perjalanan dinas dan pengadaan yang tidak penting.

"Kalau memang minim pendapatan mengapa gaji guru yang dipotong. Kan masih ada pos yang lain, seperti perjalanan dinas. Kan bisa dikurangi," pungkasnya.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved