Ini Saran Pengadilan kepada Pemkab Deliserdang terkait Kasus Mantan Camat Percut Seituan

Mengajukan permohonan yang ditujukan ke Ketua Pengadilan karena tidak ada kewenangan pengadilan untuk memberikan salinan putusan.

Ini Saran Pengadilan kepada Pemkab Deliserdang terkait Kasus Mantan Camat Percut Seituan
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan menyerahkan tropy kepada Hadisyam 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Indra Gunawan Sipahutar

TRIBUN-MEDAN.com,LUBUKPAKAM-Humas Pengadilan Negeri Lubukpakam, Danil Tambunan menyebut untuk perkara pidana berdasarkan ketentuan orang-orang yang berwenang untuk mendapatkan salinan putusan adalah terdakwa, keluarganya dan Penuntut Umum.

Hal ini menyikapi pertanyaan wartawan karena hingga saat ini Pemkab Deliserdang belum juga mendapatkan salinan putusan atas terpidana Hadisyam Hamzah yang merupakan mantan Camat Galang dan Camat Percut Seituan.

Jika ingin mendapatkan salinan putusan dari pengadilan, disebutnya Pemkab harus terlebih dahulu mengajukan permohonan yang ditujukan ke Ketua Pengadilan karena tidak ada kewenangan pengadilan untuk memberikan salinan putusan kepada Pemkab.

"Atau pinta sama pihak Kejaksaan saja salinan putusannya karenakan mereka yang melakukan eksekusi. Pasti dimereka itu ada salinan putusannya makanya berani untuk mengeksekusi," kata Danil Senin, (3/9/2018).

Sebelumnya Kabag Hukum Pemkab Deliserdang, Edwin Nasution mengakui kalau hingga saat ini Pemkab juga belum ada memegang salinan putusan terhadap perkara Hadisyam.

Ia mengakui sebenarnya dirinya juga masuk dalam bagian tim penegak disiplin pegawai. Selain sudah sejak dari tahun 2015 Hadisyam tidak masuk kantor dan sejak itu juga dirinya menjadi buronan Kejaksaan Negeri Deliserdang.

Disebut tim tidak pernah bekerja karena memang selama ini tidak ada laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam hal ini Inspektorat Deliserdang, tempat dimana Hadisyam di tempatkan Bupati pasti dicopot dari jabatannya.

"Tim penegak disiplin itu terdiri dari Sekda, Asisten III, Kepala BKD, Inspektur, Kepala OPD dan saya Kabag Hukum. Cuma tim ini sifatnya pasif. Karena belum ada undangan ya tidak pernah dibahas jadinya. Di PP 11 tahun 2017 tentang managemen ASN untuk pidana korupsi atau berhubungan jabatan kalau ada salinan putusannya bisa dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Berapa pun itu vonisnya,"kata Edwin.

Hadisyam Hamzah dicopot dari jabatannya sebagai Camat Percut Seituan sejak Agustus 2015. Di bulan Desember 2015 pihak Kejaksaan Negeri Deliserdang pun kemudian menerima salinan putusan kasusnya dari Mahkamah Agung.

Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ketika menjabat sebagai Camat Galang telah melakukan tindakpidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan gardu induk PLN tahun 2008 yang terletak di dusun VI Desa Petangguhan Kecamatan Galang.

Karena kesalahannya itu ia dijatuhi vonis oleh Mahkamah Agung dengan hukuman penjara dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider enam bulan kurungan.

Adapun kerugian negara dalam kejahatannya itu mencapai Rp 230 juta. Karena ketika mau dieksekusi dirinya tidak ditemui kemudian namanya pun dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sementara itu Plt Kepala BKD Deliserdang, Rustaman Sagala ketika dikonfirmasi berjanji akan langsung melakukan tindaklanjut atas persoalan Hadisyam ini. Disebut kalau BKD akan mempelajarinya terlebih dahulu dan kemudian akan dilemparkan ke tim penegak disiplin nantinya untuk dapat diputuskan. " Seminggu dua minggu ini selesai kita proses dan kemudian kita bawa ke tim untuk diputuskan," kata Rustaman. (dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved