Koalisi Masyarakat Adat dan USU Gelar Workshop Percepatan Perda Pengakuan Masyarakat Adat

elemen tersebut terdiri dari, KSPPM, AMAN Tano Batak, AMAN Sumut, BPRPI, Perempuan AMAN Sumut, PB AMAN.

Koalisi Masyarakat Adat dan USU Gelar Workshop Percepatan Perda Pengakuan Masyarakat Adat
TRIBUN MEDAN/HO
Elemen tersebut terdiri dari, KSPPM, AMAN Tano Batak, AMAN Sumut, BPRPI, Perempuan AMAN Sumut, PB AMAN. 

Laporan Wartawan Tribun-Medan, Fatah Baginda Gorby 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Perwakilan lima Komunitas Masyarakat Adat bergantian memberikan pemaparan pada acara Workshop Percepatan Lahirnya Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang bertempat di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil dan Masyarakat Adat, Wina Khairina menjelaskan kegiatan tersebut merupakan rangkaian kerja-kerja yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Adat di Sumatera Utara.

Ia menjelaskan elemen tersebut terdiri atas KSPPM, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, AMAN Sumut, BPRPI, Perempuan AMAN Sumut, PB AMAN.

"Tak hanya itu, PB Perempuan AMAN Sumut, Walhi Sumut, Bakumsu, dan Hutan Rakyat Institute (HaRI), BAKUMSU dan WALHI Sumatera Utara juga berperan," katanya, Senin (10/9/2018).

Pengurus Pusat (PP) Perempuan AMAN terdiri atas Dewan Nasional dan Ketua Umum. 

Jika di Rakyat Penunggu disebutkan Wilayah Pengorganisasian (WP) Perempuan AMAN Rakyat Penunggu, jika cakupannya Sumatera Utara disebutnya Wilayah Pengorganisasian Perempua  AMAN di Sumatera Utara. PB Perempuan AMAN cukup dituliskan Sekretariat Nasional Perempuan AMAN.

Semua elemen tersebut, kata Wina, bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara mendorong lahirnya Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di tingkat provinsi Sumatera Utara.

Di Sumatera Utara, lanjut Wina, setidaknya ada 49 Komunitas Masyarakat Adat yang terindikasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan Masyarakat Adat.

" Sejak tahun 2016 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah masuk kedalam Promperda 2018," katanya.

Halaman
12
Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved