Ini Komentar Bupati Ashari Tambunan Ditanya Kedua Kalinya soal Terpidana Hadisyam

Saya belum bisa komentar dulu lah, nanti salah komentar saya. Intinya kita Pemkab siap untuk memproses dia sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ini Komentar Bupati Ashari Tambunan Ditanya Kedua Kalinya soal Terpidana Hadisyam
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan menyerahkan tropy kepada Hadisyam 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Indra Gunawan Sipahutar

TRIBUN-MEDAN.com,LUBUKPAKAM -Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan masih tampak kebingungan untuk menjawab pertanyaan wartawan mengapa Hadisyam Hamzah yang terlibat tindakpidana korupsi hingga kini tidak juga dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Meski pertanyaan serupa sudah pernah sebelumnya ditanyakan padanya pekan lalu namun ia pun mengaku belum bisa berkomentar banyak pada saat ini. 

“Ah apa ia salinan putusan itu tidak bisa didapat Pemkab? (kalau tidak diminta). Saya belum bisa komentar dulu lah, nanti salah komentar saya. Intinya kita Pemkab siap untuk memproses dia sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Ashari yang ditemui wartawan usai menghadiri sidang paripurna di kantor DPRD Deliserdang Rabu, (12/9/2019).

Selama ini Pemkab selalu saja berdalih proses pemecatan terhadap Hadisyam tidak dapat dilakukan karena Pemkab tidak pernah mendapatkan salinan putusan atas perkaranya. Walaupun salinan putusan perkara untuk seseorang yang terlibat tindakpidana hanya boleh didapat oleh terpidana, keluarga terpidana dan Jaksa Penuntut Umum namun selalu saja Pemkab menunggu-nunggunya.

Terkait hal ini Humas Pengadilan Negeri Lubukpakam, Danil Tambunan sempat memberi masukan kepada Pemkab saat dirinya dikonfirmasi wartawan. Karena salinan putusan sesuai ketentuan hanya boleh diterima oleh terpidana, keluarganya dan Jaksa Penuntut ia menyarankan agar Pemkab mengajukan permohonan.

“Tidak semua orang bisa mendapatkan salinan putusan itu. Ya Pemkab bisa mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Bisa juga dapatkan salinan putusannya dari Kejaksaan karena kan mereka selaku eksekutor. Sama Kejaksaan itukan ada juga salinan putusannya makanya mau mereka eksekusi,” kata Danil.

Hadisyam Hamzah dicopot dari jabatannya sebagai Camat Percut Seituan sejak Agustus 2015.  Di bulan Desember 2015 pihak Kejaksaan Negeri Deliserdang pun kemudian menerima salinan putusan kasusnya dari Mahkamah Agung.

Semenjak dicopot Hadisyam pun tidak pernah datang ke kantor Inspektorat tempat dimana dirinya di tempatkan dan dijadikan staf.

Semenjak itu Hadisyam pun menghilang. Hadisyam sudah divonis oleh Mahkamah Agung dengan hukuman dua tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana korupsi untuk pembangunan gardu induk PLN tahun 2008 yang terletak di dusun VI Desa Petangguhan Kecamatan Galang ketika menjabat sebagai Camat Galang. 

(dra/tribun-medan.com) 

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved