Jamaluddin Yakin Tetap Profesional Jika KPK Ingin Mengadili Hakim Merri Purba Dkk di PN Medan

Humas Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin SH siap bertindak profesional jika KPK ingin menggelar sidang di Pengadilan Negeri Medan.

Jamaluddin Yakin Tetap Profesional Jika KPK Ingin Mengadili Hakim Merri Purba Dkk di PN Medan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan Merry Purba menggunakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/8/2018). KPK resmi menahan empat tersangka yakni Hakim Adhoc Tipikor PN Medan Merry Purba, Panitera Pengganti Helpandi, serta Tamin Sukardi dan Hadi Setiawan dari pihak swasta atas kasus dugaan menerima hadiah atau janji terkait putusan perkara di PN Medan. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - OTT Komis Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap dalam putusan terdakwa Tamin Sukardi yang melibatkan Hakim Adhoc Tipikor Merri Purba, Panitera Pengganti Helpandi, dan kaki tangan Tamin Sukardi bernama Hadi Setiawan masih menjadi tanda tanya dimana akan disidangkan.

Menjawab pertanyaan kemana keempat nama tersebut akan disidangkan, Humas Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin SH siap bertindak profesional jika KPK ingin menggelar sidang di Pengadilan Negeri Medan.

"KPK ini kan nasional. Tidak ada cabang. Mereka berhak menentukan akan dimana para tersangka akan disidangkan. Jika mau disini kita siap," ujar Jamaluddin SH di ruangannya, Rabu (12/9/2018).

Meski, diketahui para tersangka ditangkap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, Namun tutur Jamaluddin, wewenang mengadili sepenuhnya tergantung komisi anti rasuah tersebut.

"Bisa disini, bisa di Jakarta. Meskipun locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana) di Medan, belum tentu disini akan disidangkan," terangnya.

Diketahui, KPK hingga kini masih melakukan penyidikan terhadap keempat tersangka tersebut. Dari hasil OTT KPK pada 28 Agustus 2018 lalu, KPK menemukan uang sebesar 280 ribu dollar dari terdakwa Tamin Sukardi untuk memecah pendapat (dissenting opinion) Hakim Adhoc Tipikor Merri Purba agar vonis terhadap Tamin Sukardi jatuh lebih ringan dari tuntutan Jaksa.

Adapun Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, wakil ketua Wahyu Prasetyo Wibowo, hakim karir Sontan Merauke Sinaga serta panitera pengganti Oloan Sirait yang sempat terjaring OTT KPK, akhirnya dilepaskan, karena tidak terbukti ikut terlibat.

Masih menurut Jamaluddin SH, disinggung soal salah satu tersangka yang ditetapkan KPK adalah oknum hakim, yang merupakan rekan seprofesinya. Jamaluddin SH, mengaku siapapun hakim yang ditunjuk harus tetap profesional dalam menyidangkannya.

"Tidak masalah, namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Kita akan tetap berlaku profesional," tuturnya.

Jamaluddin SH menambahkan, untuk terdakwa Tamin Sukardi yang sebelumnya sudah dijatuhi vonis, pengajuan bandingnya akan tetap diproses, meskipun ia kembali ditetapkan tersangka oleh KPK pasca OTT di PN Medan.

"Banding jalan terus, karena ini beda kasus. Tidak ada istilah tidak, ini kan untuk tindak pidana berbeda. Kecuali dia mencabut banding," pungkasnya

(cr15/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved