Sampaikan Aspirasi Masalah BPJS Kesehatan, Ini Perintah Presiden Jokowi

Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menyampaikan aspirasinya masalah BPJS Kesehatan ke Istana.

Sampaikan Aspirasi Masalah BPJS Kesehatan, Ini Perintah Presiden Jokowi
TRIBUN-MEDAN.COM/HO
Aksi DKR menyampaikan aspirasi soal BPJS Kesehatan di depan Istana, Rabu (12/9/2018) 

Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menyampaikan aspirasinya masalah BPJS Kesehatan ke Istana. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Berbagai persoalan pelayanan kesehatan, khususnya yang dialami masyarakat pemegang kartu BPJS Kesehatan, tetap menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan sebaik-baiknya.

Kantor Staf Presiden (KSP) yang diwakili oleh Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo dan didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bimo Wijayanto dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Wandy Tutorong, menerima perwakilan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) dari beberapa wilayah di KSP  pada Rabu (12/9/2018).

Kantor Staf Presiden
(TRIBUN-MEDAN.COM/HO)

Roy Pengharapan, Ketua DKR Depok yang juga menjadi koordinator aksi menegaskan, bahwa mereka hanya ingin melaporkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat terkait layanan BPJS Kesehatan.

“Kami tidak berunjuk rasa atau demo, tapi hanya mau melaporkan apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang kami lihat, rasakan, dan alami. Kami khawatir Pak Presiden  Jokowi tidak mendapat informasi lengkap tentang BPJS Kesehatan. Ini semata-mata bentuk kepedulian kami kepada bapak Presiden yang kami hormati,” tutur Roy Pengharapan.

Beberapa hal yang disampaikan Roy antara lain soal peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh Direksi BPJS Kesehatan yang dianggap sangat merugikan dan menyulitkan masyarakat pengguna kartu BPJS dan juga fakta bahwa belum semua masyarakat mendapatkan KIS atau Kartu Indonesia Sehat.

Roy mencontohkan salah satu peraturan yang merugikan, yaitu Peraturan BPJS Kesehatan tentang Kegawatdarutan.

Kini semakin mempersulit proses untuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan dalam kondisi emergensi atau gawat darurat.

“Dulu mudah tapi sekarang jadi sangat sulit dan rumit sehingga pasien bisa keburu meninggal sementara kartu emergensinya belum jadi,” tambah Aidil Adha, Ketua DKR wilayah Tangerang Selatan.

DKR menyampaikan usulan pada Eko agar sebaiknya dalam kondisi darurat masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saja.

Halaman
123
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved