Saran Ombudsman Sumut: Dinkes Penting Bentuk Tim Reaksi Cepat Pelayanan Kesehatan

Workshop Pengembangan Mekanisme Pengaduan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Layanan Kesehatan.

Saran Ombudsman Sumut: Dinkes Penting Bentuk Tim Reaksi Cepat Pelayanan Kesehatan
TRIBUN MEDAN/CHANDRA
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar (kanan) saat menjadi narasumber pada acara Workshop Pengembangan Mekanisme Pengaduan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Layanan Kesehatan, di Medan, Rabu (12/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota di Sumut dinilai perlu membuat nomor kontak pengaduan (Call Centere) dan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Layanan Kesehatan, untuk merespon keluhan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan kurang baik dari rumah sakit.

Hal itu ditegaskan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar saat menjadi narasumber pada acara Workshop Pengembangan Mekanisme Pengaduan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Layanan Kesehatan, di Medan, Rabu (12/9/2018).

Menurut Abyadi, pembuatan nomor kontak pengaduan sekaligus pembentukan TRC Layanan Kesehatan tersebut, diperlukan karena selama ini begitu banyak laporan mengenai layanan kesehatan yang kurang baik di Sumut.

“Fungsi Dinas Kesehatan itu kan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan kesehatan. Karena fungsi itulah, terutama fungsi pengawasannya, sehingga Dinkes harus membuat nomor call center dan membentuk TRC Layanan Kesehatan. Unit ini diharapkan berpetan untuk merespon dengan cepat setiap keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan. Apalagi, ini menyangkut dengan nyawa manusia. Karena sedikit saja layanan terlambat, maka nyawa bisa melayang,” kata Abyadi.

Pada kesempatan tersebut Abyadi menuturkan bahwa layanan kesehatan di Sumut tidak “sehat” atau tidak baik. Hal itu dapat dilihat dari berbagai hal. Ini bisa dilihat mulai dari pelayanan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan sampai pelayanan di rumah sakit.

“Beberapa aturan BPJS banyak tidak sampai ke masyarakat. Misalnya informasi mengenai aturan masa waktu opname yang simpangsiur dan jenis obat apa saja yang dicover BPJS, itu tidak diketahui masyarakat,” kata Abyadi.

Kemudian, lanjut Abyadi, mengenai layanan di rumah sakit yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman.

“Seperti diopname atau tidak. Pasien merasa sudah sangat kesakitan sampai tidak bisa tidur, tetapi oleh dokter mengatakan tidak ada indikasi rawat inap, hanya disuruh berobat jalan. Ini banyak kita temui,” terangnya.

Abyadi mencontohkan salah seorang pasien dari Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, yang dirujuk ke RS Adam Malik Medan. Sampai di rumah sakit, pasien hanya disarankan berobat jalan dan harus mencari penginapan selama masa pengobatan tersebut.

Halaman
12
Penulis: Chandra Simarmata
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help