Masuk Dalam Daftar PNS Koruptor yang Akan Dipecat, Begini Tanggapan Kadis Pariwisata Kota Siantar

Kepala Dinas Pariwisata Kota Siantar Fatimah Siregar merupakan satu dari 265 PNS koruptor

Masuk Dalam Daftar PNS Koruptor yang Akan Dipecat, Begini Tanggapan Kadis Pariwisata Kota Siantar
Tribun Medan / Tommy Simatupang
Kepala Dinas Pariwisata Kota Siantar Fatimah Siregar satu dari 265 PNS berstatus koruptor saat ditemui di Balai Kota Siantar, Jumat (14/9/2018). 

Ada 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) koruptor yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetapi masih aktif dan menerima gaji. Artinya para PNS itu merugikan negara yang masih harus mencairkan gaji. Oleh sebab itu, pemerintah mencari cara agar para PNS itu diberhentikan secepatnya.

Mendagri melakukan kerjasama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menandatangi Surat Keputusan Bersama di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).
Mendagri melakukan kerjasama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menandatangi Surat Keputusan Bersama di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018). (Kompas.com/Reza Jurnaliston)

"Saya harus menerima ini. Aku sudah cukup bersyukur sampai sekarang. Saya bersyukur dari SD sampai sekarang saya dibiayai negara. Jadi saya terima saja."

--------Fatimah Siregar--------

Kepala Dinas Pariwisata Kota Siantar Fatimah Siregar satu dari 265 PNS berstatus koruptor saat ditemui di Balai Kota Siantar, Jumat (14/9/2018).
(Tribun Medan/Tommy Simatupang)

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Dinas Pariwisata Kota Siantar Fatimah Siregar merupakan satu dari 265 PNS Pemerintah Kabupaten/Kota yang berstatus narapidana korupsi.

Fatimah Siregar saat ditemui usai mengkuti kegiatan di Balai Kota Siantar langsung menanggapi pertanyaan tentang keputusan Kemendagri, BKN, dan Kemenpan-RB tentang keputusan pemecatan PNS status koruptor.

Fatimah yang pernah dipenjara tahun 2007 dengan kurungan 1 tahun 3 bulan karena tindak pidana korupsi langsung menanggapi pertanyaan terkait pemecatan.

"Saya harus menerima ini. Aku sudah cukup bersyukur sampai sekarang. Saya bersyukur dari SD sampai sekarang saya dibiayai negara. Jadi saya terima saja," ujarnya, Jumat (14/9/2018).

Fatimah yang sudah berusia 50 tahun megatakan belum ingin banyak komentar atau melakukan protes terhadap pemecatannya.

Namun, katanya, pemerintah pusat harus melihat kapan statusnya menjadi koruptor.

"Saya mengalami itu pada 2007. Peraturan ASN minimal 2 tahun (vonis penjara). Apa ada peraturan berlaku mundur. Aku bukan orang hukum. Makanya aku lihat aja dulu. Aku siap aja menerimanya,"katanya.

Halaman
1234
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help