Masuk Dalam Daftar PNS Koruptor yang Akan Dipecat, Begini Tanggapan Kadis Pariwisata Kota Siantar

Kepala Dinas Pariwisata Kota Siantar Fatimah Siregar merupakan satu dari 265 PNS koruptor

Masuk Dalam Daftar PNS Koruptor yang Akan Dipecat, Begini Tanggapan Kadis Pariwisata Kota Siantar
Tribun Medan / Tommy Simatupang
Kepala Dinas Pariwisata Kota Siantar Fatimah Siregar satu dari 265 PNS berstatus koruptor saat ditemui di Balai Kota Siantar, Jumat (14/9/2018). 

Saat disinggung tentang ia tidak akan mendapatkan lagi gaji, Fatimah mengatakan Pasrah.

"Ya tidak apa-apa. Masih banyak rejeki di luar sana. Saya akan mengurus anak saya yang perempuan. Saya juga kasihan lihat anak saya, mamanya terus masuk media disebut mantan napi koruptor," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor mengaku segera melaksanakan perintah negara.

"Aku mengacu pada regulasi yang jelas dulu. Kita lihatlah regulasinya. Apa kata negara itu aku lakukan," katanya.

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan surat keputusan bersama tentang pemecatan terhadap 2.357 pegawai negeri sipil yang pernah berstatus koruptor.

SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi. “Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018," ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Diketahui Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat pertama jumlah PNS berstatus koruptor.

Dari 2.357 PNS, Provinsi Sumut memiliki 298 PNS Koruptor dengan rincian 33 di Pemerintahan provinsi dan 265 PNS di Pemerintah Kota/Kabupaten.

Poin kedua dala surat tersebut bertuliskan memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang pernah melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terbitnya surat edaran itu, maka surat edaran lama nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena surat edaran lama tersebut seolah membolehkan para PNS yang terlibat korupsi tetap menduduki jabatan struktural.

Baca: Perwakilan BKN di Sumut akan Surati Kepala Daerah terkait 298 ASN Terlibat Korupsi

Baca: Walikota Pematangsiantar Sebut Siap Pecat Fatimah Siegar, Hefriansyah: Aku Mengacu pada Regulasi

Baca: Andi Arief Tanggapi Artikel Konspirasi Kejahatan Besar Era SBY yang Disebut Menghilang

Halaman
1234
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help