Pakar Hubungan Internasional Joko Susanto: Perang Politis Debat Pakai Bahasa Asing tak Substansial

Pakar Hubungan Internasional Unair Surabaya, Joko Susanto menilai, debat Pilpres 2019 pakai Bahasa Inggris

Pakar Hubungan Internasional Joko Susanto: Perang Politis Debat Pakai Bahasa Asing tak Substansial
kolase
Joko Widodo, Joko Susanto (insert) dan Prabowo Subianto 

TRIBUN-MEDAN.COM - Pakar Hubungan Internasional Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Joko Susanto menilai, debat Pilpres 2019 pakai Bahasa Inggris politis.

"Ide ini muncul lebih karena alasan politis. Maka akan cenderung menimbulkan atau memancing reaksi membalas dari kubu yang lain,” ujar Joko Susanto kepada SURYA.co.id,  Jumat (14/9/2018)

“Termasuk usulan untuk menggunakan bahasa Arab bahkan capres cawapres tentunya harus bisa membaca Alquran," katanya.

Joko Susanto mengatakan, perang bahasa internasional atau bahasa asing dalam debat publik capres-cawapres juga tidak substansial.

"Seharusnya lebih substansial, lebih baik fokus pada integritas, kemudian juga visi itu jauh lebih penting. Karena, nantinya pada proses hubungan dengan luar negeri ada peran translator (penerjemah dan juru bahasa)," kata Joko.

Menurutnya, kalau usulan menggunakan Bahasa Inggris ini diterima, maka ke depan juga akan ada usulan menggunakan Bahasa Arab atau bahasa asing lainnya.

Jadi nanti akan saling membalas, jadi nggak akan selesai sehingga substansialnya jadi terlupakan.

"Menurut kami, itu tidak akan menyentuh kebutuhan masyarakat untuk mengenal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka kehendaki," beber Joko Susanto.

Joko Susanto yang juga pengajar hubungan internasional ini mengatakan, tahu betul bahwa dunia ini sekarang sedang menghadapi globalisasi.

Tetapi, justru karena itu ia ingin menegaskan globalisasi tidak menjadi alasan yang cukup untuk mengatakan bahwa seorang pemimpin harus fasih dalam berbahasa Inggris ataupun bahasa asing lain.

Halaman
1234
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help