Perwakilan BKN di Sumut akan Surati Kepala Daerah terkait 298 ASN Terlibat Korupsi

298 ASN yang sudah ditetapkan tersebut masih bekerja dan belum dilakukan pemberhentian dengan tidak terhormat (PDTH).

Perwakilan BKN di Sumut akan Surati Kepala Daerah terkait 298 ASN Terlibat Korupsi
Tribun Medan/Hendrik Fernandes
Ilustrasi ASN 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Ada ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Setelah kemarin kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, 298 ASN Sumut terlibat dalam kasus korupsi.

Kepala Perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Provinsi Sumatera Utara English Nainggolan mengatakan, 298 ASN yang sudah ditetapkan tersebut masih bekerja dan belum dilakukan pemberhentian dengan tidak terhormat (PDTH).

"Mereka ini masih bekerja, dan belum dilakukannya pemecatan secara tidak terhormat, masih berkeliaran lah mereka, tapi kami masih melakukan verifikasi terhadap nama-nama tersebut untuk kemudian baru dipecat," ujar Kepala Perwakilan BKN regional VI English Nainggolan kepada Tribun Medan lewat sambungan telepon, Jumat (14/9/2018).

Pihaknya, kini tengah melakukan verifikasi terhadap nama-nama yang sudah ditetapkan dari pusat untuk dilakukannya pemberhentian. Kemungkinan setelah selesai, sambungya, akan melayangkan surat kepada Gubenur Sumut, Wali Kota dan Bupati di daerah.

"Kami akan layangkan surat kepada Gubenur dan Bupati/ Wali Kota, di Sumut agar segera melakukan langkah cepat, untuk pemecatan kepada mereka yang terlibat penyelewangan dana," ujarnya.

Pemberhentian yang dimaksudnya, harus melalui proses verifikasi dari kepala daerah untuk kepada nama-nama yang terlibat korupsi. English juga mengatakan, 298 ASN ada tersebar di seluruh lingkungan pemerintah Sumut.

"Kalau untuk daerahnya, semua instansi di Sumut masuk, dan 298 nama tersebut tersebar di lingkungan pemerintah Sumut. Kalau untuk nama-namanya kami tidak bisa berikan, yang jelas seluruh instansi ada," katanya.

Proses pemecatan juga tidak perlu menunggu proses dari pusat untuk memberhentikan ASN. Sambungnya, melalui surat keputusan (SK) dari pengadilan saja sudah cukup untuk memberhentikan mereka yang terlibat korupsi.

Halaman
12
Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved